PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Sutik mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan gambut untuk lebih produktif. Upaya ini menjadi salah satu cara untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurutnya, lahan yang dibiarkan kosong cenderung lebih rentan terbakar saat musim kemarau dibandingkan kawasan yang dikelola dan dirawat. Sutik mengatakan pengelolaan lahan oleh masyarakat lebih memungkinkan dibandingkan mendorong masuknya perusahaan perkebunan sawit ke kawasan gambut.
“Yang utama, kalau bisa masyarakat kompak. Ditanami apa di situ supaya mengurangi kebakaran. Karena izin perusahaan perkebunan sawit kelihatannya susah, karena kawasan gambut. Jadi kegiatan itu tidak diizinkan pemerintah,” ujarnya, Selasa (4/8).
Ia menjelaskan karakter kawasan gambut memang membuat pemanfaatannya memiliki banyak ketentuan. Menurutnya, pilihan tanaman yang sesuai perlu dipertimbangkan agar lahan tetap memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan aspek lingkungan maupun aturan yang berlaku.
Sutik menilai masyarakat dapat mengembangkan komoditas lain yang lebih memungkinkan untuk dibudidayakan di kawasan tersebut. “Perkebunan bukan hanya sawit, pohon-pohon seperti karet dan sebagainya juga bisa. Karena izin itu kelihatannya susah dikeluarkan untuk perusahaan masuk ke lahan gambut jadi masyarakat yang berkebun di sana,” katanya.
Ia menambahkan, lahan yang memiliki nilai manfaat umumnya akan lebih diperhatikan oleh pemilik maupun pengelolanya sehingga potensi munculnya titik api dapat ditekan. Kondisi itu berbeda dengan lahan yang tidak dimanfaatkan, karena ketika kebakaran terjadi proses penanganannya menjadi lebih sulit dan membutuhkan sumber daya yang besar.
DPRD Kalteng berharap upaya pencegahan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman saat kebakaran terjadi, tetapi juga melalui pemanfaatan lahan yang tepat dan melibatkan masyarakat. “Memang bagusnya harus ditanami, ada manfaatnya. Kalau lahan kosong begitu, kalau kebakaran susah,” tegas Sutik.
DPRD Kalteng juga mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait terus memperkuat pendampingan kepada masyarakat dalam mengelola lahan sesuai karakteristik gambut. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan risiko karhutla sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga tanpa melanggar ketentuan pengelolaan kawasan gambut.(sep/*)
