PALANGKA RAYA – Keterlibatan kalangan akademisi dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menghasilkan rancangan peraturan daerah (raperda) yang berkualitas, memiliki dasar ilmiah yang kuat, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palangka Raya Hasan Busyairi menegaskan, akademisi tidak hanya berkontribusi dalam memberikan masukan saat konsultasi publik, tetapi juga berperan menyusun naskah akademik yang menjadi fondasi lahirnya sebuah peraturan daerah.
“Akademisi berperan penting dalam penyusunan Raperda melalui penyusunan naskah akademik yang berbasis kajian ilmiah, filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dengan begitu, produk hukum yang disusun DPRD tidak tercerabut dari akar sosial masyarakat serta memiliki landasan hukum yang kuat dan berkeadilan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (3/8/2026).
Hasan menjelaskan, kajian akademik merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap Raperda tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan akan menghasilkan regulasi yang lebih berkualitas karena disusun berdasarkan data, hasil penelitian, serta kondisi riil di lapangan.
“Keterlibatan akademisi juga mampu meminimalkan potensi tumpang tindih regulasi maupun munculnya aturan yang sulit diimplementasikan karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Ia berharap sinergi tersebut terus diperkuat dalam setiap proses pembentukan peraturan daerah agar setiap perda yang dihasilkan benar-benar menjadi solusi atas berbagai persoalan daerah sekaligus mendukung pembangunan Kota Palangka Raya yang lebih maju dan berkeadilan. (ifa)
