KUALA KAPUAS – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kapuas. Kunjungan ini disambut langsung Bupati Kapuas HM. Wiyatno bersama jajaranya di Hall Rujab Bupati Kapuas, Jumat (31/7)
Kehadiran Menko Polkam di Kabupaten Kapuas didampingi Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo, Wakil Bupati Kapuas Dodo, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), unsur TNI dan Polriserta beberapa Bupati atau Wakil Bupati di Kalteng.
Bupati Kapuas HM Wiyatno, SP dalam paparanya mengatakan kondisi terkini Kabupaten Kapuas, khususnya terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi perhatian utama pada musim kemarau. Bupati menjelaskan perkembangan titik panas (hotspot) serta kondisi Karhutla di wilayah Kabupaten Kapuas hingga 29 Juli 2026, disertai berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla, membentuk Satuan Tugas Penanganan Karhutla hingga tingkat kecamatan dan desa, serta menerbitkan surat edaran kepada camat, kepala desa/lurah, dan perusahaan besar swasta untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.
“Pemerintah daerah juga terus melaksanakan patroli terpadu, sosialisasi pencegahan Karhutla, apel siaga, rapat koordinasi, hingga penegakan hukum bersama Kepolisian, Kejaksaan, dan Dewan Adat guna mencegah pembukaan lahan dengan cara Dibakar,” jelas Wiyatno dalam paparannya.
Bupati juga telah mengeluarkan surat kepada perusahaan perkebunan, pertambangan, HTI, dan HPH agar berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla di wilayah operasional masing-masing.
Kegiatan pun dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah H Agustiar Sabran yang menyampaikan gambaran umum mengenai kondisi dan potensi Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi terluas di Indonesia yang memiliki posisi strategis sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, Kalimantan Tengah memiliki sumber daya alam yang melimpah di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, hingga pertambangan yang menjadi modal penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional.
Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Berbagai tantangan seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), aktivitas pertambangan tanpa izin, illegal logging, serta konflik penguasaan lahan memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat. Ia berharap kunjungan Menko Polkam dapat semakin memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis di Kalimantan Tengah.
Menanggapi paparan yang sudah disampaikan Bupati Kapuas dan Gubernur Kalteng, Menko Polkam RI Djamari Chaniago menyampaikan bahwa Kalimantan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia. Selain menjadi penyangga IKN, wilayah ini juga berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oleh sebab itu, stabilitas keamanan dan keberlanjutan pembangunan di Kalimantan harus menjadi tanggung jawab bersama.
Dalam arahannya, Menko Polkam menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius, di antaranya penanganan Karhutla, pemberantasan pertambangan tanpa izin (PETI), illegal logging, penyelesaian konflik agraria, serta penguatan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan aparat penegak hukum. Menurutnya, seluruh persoalan tersebut harus ditangani secara terpadu dengan mengedepankan pencegahan, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat.
Menko Polkam juga menjelaskan arah kebijakan Presiden Republik Indonesia yang mengusung konsep “President of Solutions”, yakni pemerintahan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat secara cepat, tepat, dan terukur. Konsep tersebut diwujudkan melalui berbagai program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan nasional, dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. (alx/hms)
