PALANGKA RAYA – Rencana pemerintah menjadikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai saluran distribusi barang-barang bersubsidi mendapat tanggapan serius kalangan DPRD Kalteng. Prinsipnya dewan tidak keberatan, namun yang perlu diingat wilayah Kalteng cukup luas. Apakah koperasi desa sanggup menjangkau sampai ke pedalaman.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono mengatakan pemerintah perlu memperhitungkan kemampuan koperasi dalam menjangkau seluruh wilayah, jika nantinya memang seluruh distribusi barang subsidi difokuskan melalui Koperasi Merah Putih.
“Saya bisa memahami dan menyepakati tujuan kebijakannya. Tetapi, induk Koperasi Merah Putih nantinya harus memastikan adanya pembagian peran dan kemitraan dengan pelaku usaha yang sudah ada,” ujarnya, Jumat (24/7).
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh perubahan pola distribusi, tetapi juga kesiapan infrastruktur dan jaringan pelayanan di lapangan. Kondisi wilayah Kalteng yang luas membuat tidak semua desa dan kelurahan memiliki akses yang sama, sehingga diperlukan sistem distribusi yang mampu menjangkau masyarakat secara merata.
Purdiono menilai pemerintah juga harus memperhatikan aspek pelayanan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh barang bersubsidi. “Tidak mungkin seluruh kebutuhan masyarakat dapat dilayani hanya oleh koperasi, apalagi tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah oleh Koperasi Merah Putih. Persoalan distribusi dan jangkauan pelayanan juga harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Ia mengatakan kebijakan tersebut masih berada pada tahap awal sehingga masih memerlukan penyempurnaan sebelum diterapkan secara penuh. Evaluasi secara berkala juga penting dilakukan untuk memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai tujuan tanpa menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Purdiono mencontohkan masih adanya tantangan dalam pelaksanaan sejumlah program nasional yang membutuhkan distribusi hingga ke daerah. “Kita bisa melihat bagaimana pelaksanaan program MBG yang sampai sekarang masih menghadapi berbagai tantangan. Demikian juga nantinya dengan Koperasi Merah Putih, UMKM harus diberdayakan dan dapat bermitra dengan koperasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” katanya.
DPRD Kalteng berharap pemerintah pusat dan daerah menyusun mekanisme distribusi yang menyesuaikan karakteristik wilayah. Dengan begitu, tujuan memperkuat koperasi dapat berjalan beriringan dengan pemerataan akses barang bersubsidi bagi masyarakat hingga ke desa-desa terpencil di Kalteng.(sep/*)
