PALANGKA RAYA – Pemadaman listrik bergilir kembali terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut memicu gelombang protes masyarakat yang mengaku dirugikan, mulai dari pelaku usaha, peternak ayam, hingga warga. Massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Palangka Raya Gelap (GPG) mendatangi Kantor PLN UP3 Palangka Raya, Selasa (28/7), untuk menuntut solusi konkret atas persoalan yang dinilai telah berlangsung berbulan-bulan.
Aksi di depan Kantor PLN UP3 Palangka Raya sempat diwarnai ketegangan antara massa dan aparat kepolisian. Massa kemudian membentangkan spanduk sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap PLN. Mereka juga menutup sementara akses masuk kantor dan menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila General Manager PLN UID Kalselteng tidak bersedia menemui mereka secara langsung.
Perwakilan Aliansi GPG, Fiteli Waruru mengatakan kedatangan mereka bertujuan meminta kepastian penyelesaian persoalan pemadaman listrik yang terus berulang di Kalimantan Tengah. “Hari ini kita datang ke UP3 PLN Persero Palangka Raya terkait pemadaman listrik bergilir yang sudah berbulan-bulan terjadi. Ini bukan hanya di Kota Palangka Raya, tetapi juga di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Harapan kami ada solusi konkret yang diberikan oleh General Manager Wilayah,” ujarnya.
Menurut Fiteli, surat pemberitahuan aksi telah disampaikan sehari sebelumnya. Namun hingga aksi berlangsung, General Manager PLN UID Kalselteng tidak berada di Palangka Raya sehingga tidak dapat menemui massa. “Hari ini kita datang untuk aksi damai, tetapi GM tidak menerima kita. Besok pukul 10.00 WIB kami akan kembali bersama masyarakat. Tuntutan kami salah satunya pencopotan GM dan manajer, serta ganti rugi kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat polemik pemadaman listrik ini,” tegasnya.
Ia menegaskan, tindakan menutup sementara kantor bukanlah penyegelan, melainkan bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat. “Ini bukan penyegelan, karena penyegelan itu kewenangan pengadilan. Kami hanya menutup sementara karena hari ini tidak menemukan titik terang. Coretan-coretan yang kami lakukan merupakan bentuk mosi tidak percaya terhadap PLN,” kata Fiteli.
Fiteli juga menolak opsi komunikasi secara daring. Menurutnya, masyarakat menginginkan General Manager PLN hadir secara langsung untuk mendengarkan aspirasi. “Video call tidak, kita tidak mau. Harus berhadapan langsung bersama masyarakat,” tandasnya.
Di sisi lain, Asisten Manager Keuangan dan Umum PLN UP3 Palangka Raya, Gian Wijaya, memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada pimpinan di tingkat wilayah. “Tentunya aspirasi dari teman-teman yang hadir hari ini akan kami sampaikan kepada Pak GM. Kami tetap menunggu arahan dari beliau, namun dapat kami pastikan seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini akan diteruskan kepada pimpinan,” ujarnya.
Gian menjelaskan, pemadaman bergilir yang terjadi saat ini dipicu gangguan pada sejumlah pembangkit listrik sejak 22 Juli lalu. “Ada gangguan di PLTU Asam-Asam dan pembangkit listrik IPP. Kerusakan terjadi pada generator dan water boiler sehingga proses perbaikannya tidak bisa dilakukan dalam satu atau dua hari. Kami harus menjaga kondisi material sehingga proses pemulihan membutuhkan waktu,” jelasnya.
Ia menambahkan, sistem kelistrikan Kalimantan menggunakan jaringan interkoneksi sehingga ketika beberapa pembangkit besar mengalami gangguan secara bersamaan, pasokan listrik tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. “Karena ada tiga pembangkit besar yang mengalami kerusakan secara beruntun, daya mampu pasok tidak bisa mengimbangi beban. Karena itu kami menerapkan manajemen beban atau pengaturan pemadaman secara terbatas dan terukur untuk menjaga sistem tetap stabil,” katanya.
PLN memperkirakan proses pemulihan berlangsung secara bertahap. “Untuk yang paling dekat, insyaallah di akhir bulan akan ada tambahan pasokan. Sedangkan pemulihan tiga pembangkit tersebut diperkirakan sekitar minggu kedua Agustus,” ujarnya.
Terkait tuntutan ganti rugi, PLN menyebut mekanisme kompensasi bagi pelanggan telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025 dan pelaksanaannya akan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, dampak pemadaman juga dirasakan para peternak ayam broiler di Kalimantan Tengah. Perwakilan peternak, Satrio, mengaku kerugian yang dialami telah mencapai ratusan juta rupiah akibat kematian ribuan ayam saat listrik padam. “Kalau terjadi pemadaman listrik mendadak, bisa sampai lima ribu ekor ayam mati. Dampaknya benar-benar langsung kami rasakan. Besok kalau tidak ada keputusan yang jelas, kami akan membawa ayam-ayam yang mati ke sini. Bahkan kami siap membawa sekitar 10 pikap ayam yang sudah mati ke lokasi ini,” ungkapnya.
Menurut Satrio, para peternak sebenarnya telah memiliki genset sebagai cadangan listrik. Namun, alat tersebut tidak dirancang untuk beroperasi terus-menerus, sementara jadwal pemadaman PLN dinilai tidak menentu. “Kami menggunakan sistem closed house yang sangat bergantung pada listrik. Genset hanya sebagai cadangan, bukan untuk menggantikan pasokan PLN secara terus-menerus. Ketika genset bermasalah, suplai oksigen di kandang terganggu dan ayam-ayam akhirnya mati,” katanya.
Ia berharap PLN bertanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat, termasuk tingginya biaya operasional akibat penggunaan genset. “Kalau memang PLN bisa mengganti biaya BBM genset, mungkin itu bisa menjadi solusi. Tapi kalau kami terus mengandalkan genset, lalu apa gunanya PLN? Persoalan ini bukan hanya merugikan peternak, tetapi juga berpotensi membuat harga ayam di pasaran naik sehingga masyarakat ikut terdampak,” pungkasnya.(sep)
