PALANGKA RAYA -Kebijakan pemerintah pusat yang akan menyalurkan barang-barang bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diharapkan tidak berpengaruh terhadap pola distribusi yang selama ini dilakukan kalangan UMKM.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono mengingatkan agar implementasi kebijakan tersebut tidak mengurangi peran warung, toko kelontong, pangkalan, dan pelaku UMKM yang selama ini menjadi penggerak ekonomi sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh barang bersubsidi.
Purdiono mengatakan pemerintah perlu memikirkan dampak kebijakan itu terhadap pelaku usaha yang selama ini menggantungkan penghasilannya dari penjualan barang bersubsidi. “Terkait rencana pemerintah pusat yang akan menyalurkan barang-barang bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, tentu kita perlu melihat bagaimana nasib pangkalan-pangkalan atau usaha yang selama ini sudah berjalan. Karena bagi mereka, usaha tersebut merupakan sumber penghasilan,” ujarnya, Jumat (24/7)
Menurutnya, keberadaan UMKM tidak hanya menjadi tempat masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berperan menggerakkan roda perekonomian hingga ke tingkat desa. Apabila seluruh distribusi dipusatkan pada satu lembaga tanpa pola kemitraan, dikhawatirkan omzet usaha kecil akan menurun sehingga berdampak pada pendapatan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
Purdiono menilai perlindungan terhadap UMKM khususnya di Kalteng yang memiliki geografis setengah pulau Jawa harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pemerintah. “Menurut saya, pemerintah pusat harus melihat persoalan tersebut. UMKM di Kalteng harus dilindungi karena wilayah kita ini berbeda dengan pulah Jawa, sehingga perputaran ekonomi tetap bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Jangan sampai usaha-usaha kecil yang selama ini sudah berjalan justru semakin terpinggirkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengalaman dari sejumlah program pemerintah sebelumnya menunjukkan kebijakan yang baik tetap perlu memperhatikan dampaknya terhadap pelaku usaha kecil. Karena itu, distribusi barang bersubsidi melalui Koperasi Merah Putih harus dirancang agar koperasi dapat berkembang tanpa mematikan usaha yang sudah lebih dulu tumbuh di tengah masyarakat. “Harapan saya, koperasi dan UMKM tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi justru saling menguatkan. Jangan sampai seluruh kegiatan ekonomi hanya terfokus pada Koperasi Merah Putih. Yang kita harapkan adalah kolaborasi antara koperasi, UMKM, toko kelontong, pangkalan, dan pelaku usaha kecil lainnya sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat lebih luas,” kata Purdiono.(sep/*)
