PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menyatakan realisasi anggaran penanganan infrastruktur jalan dan drainase pada 2025 hampir mencapai 100 persen. Namun di sisi lain, tingkat kemantapan jalan di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah itu masih berada di angka 42 persen. Masih terdapat 58 persen ruas jalan yang belum dalam kondisi mantap.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin saat menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Palangka Raya terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Fairid menjelaskan, melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Pemko Palangka Raya mengalokasikan anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan Rp 50,36 miliar. Dari jumlah tersebut, terealisasi Rp 50,21 miliar atau mencapai 99,71 persen.
Sementara untuk pembangunan drainase atau belanja bangunan air dianggarkan Rp 5,10 miliar dengan realisasi Rp 5,10 miliar atau 99,90 persen.
Menanggapi pertanyaan Fraksi Demokrat mengenai apakah serapan anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan riil masyarakat, Fairid menegaskan, pelaksanaan program telah memberikan manfaat nyata, khususnya pada kawasan yang menjadi prioritas penanganan banjir.
“Dari kedua anggaran tersebut telah mampu menjawab kebutuhan riil warga. Terutama untuk jalan dan drainase lingkungan yang terdampak banjir pada lokasi yang ditangani,” kata Fairid, baru-baru ini.
Ia menambahkan, capaian tersebut turut tercermin pada kondisi permukiman di Palangka Raya. “Capaian persentase kawasan permukiman yang sehat (PSU perumahan dengan kondisi baik) sebesar 60,47 persen dan capaian persentase kepemilikan rumah layak huni sebesar 90 persen. Data tersebut merupakan kondisi per Juni 2026,” ujarnya.
Sepanjang 2025, Pemko Palangka Raya juga merealisasikan pembangunan dan penanganan berbagai infrastruktur permukiman. Meliputi pembangunan jalan 20.418,11 meter, pembangunan drainase 1.895,94 meter, serta pemeliharaan drainase 23.696 meter.
Selain itu, pemerintah memberikan bantuan kepada lima rumah ibadah, rehabilitasi 41 unit rumah tidak layak huni di kawasan permukiman kumuh, serta memperbaiki 10 unit rumah tidak layak huni di kawasan rawan bencana.
Meski realisasi anggaran sangat tinggi, data yang dipaparkan pemerintah menunjukkan tantangan infrastruktur masih cukup besar. Dari total panjang jalan di Kota Palangka Raya yang mencapai 1.115,15 kilometer, baru 468,33 kilometer atau 42 persen yang berstatus mantap. Sementara 646,82 kilometer atau 58 persen sisanya masih tergolong belum mantap.
Data tersebut menunjukkan bahwa optimalnya penyerapan anggaran belum sepenuhnya mengakhiri pekerjaan rumah pemerintah dalam meningkatkan kualitas jaringan jalan kota. Ke depan, peningkatan kemantapan jalan diperkirakan masih menjadi salah satu tantangan utama yang perlu mendapat perhatian melalui penganggaran berkelanjutan. (ifa/ens)
Data dan keterangan Wali Kota Fairid Naparin:
1. Anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan:
a. Anggaran: Rp50,36 miliar
b. Realisasi: Rp50,21 miliar
c. Serapan: 99,71 persen
Ket: Dianggarkan melalui Disperkimtan APBD 2025.
2. Anggaran pembangunan drainase:
a. Anggaran: Rp5,10 miliar
b. Realisasi: Rp5,10 miliar
c. Serapan: 99,90 persen
Ket: Membangun drainase, upaya penanganan banjir.
3. Capaian kawasan permukiman (per Juni 2026):
a. Kawasan permukiman sehat (PSU perumahan baik): 60,47 persen
b. Kepemilikan rumah layak huni: 90 persen
4. Hasil pembangunan selama 2025:
a. Pembangunan jalan: 20,42 km
b. Pembangunan drainase: 1,90 km
c. Pemeliharaan drainase: 23,70 km
d. Bantuan rumah ibadah: 5 unit
e. Perbaikan rumah tidak layak huni di kawasan kumuh: 41 unit
f. Perbaikan rumah tidak layak huni di kawasan rawan bencana:10 unit
5. Kondisi kemantapan jalan Kota Palangka Raya:
a. Total panjang jalan: 1.115,15 km
b. Jalan mantap: 468,33 km (42 persen)
c. Jalan tidak mantap: 646,82 km (58 persen)
