PALANGKA RAYA – Wacana pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kantin sekolah yang disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mendapat perhatian dari DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng).
Perubahan tempat memasak tersebut dinilai tidak hanya menyangkut mekanisme distribusi makanan, tetapi juga berdampak pada pola pengawasan program yang selama ini berpusat pada dapur penyedia atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran menegaskan tujuan utama program MBG harus tetap menjadi prioritas, terlepas dari mekanisme yang nantinya dipilih pemerintah pusat. Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda.
”Ya, sebenarnya karena program strategis Presiden Prabowo, ini kan intinya kembali lagi untuk anak-anak kita. Mekanismenya memang kewenangannya kan di pusat itu. Jadi yang paling penting bagaimana program ini tetap berjalan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan peserta didik,” ujarnya, Selasa (23/6).
Tomy menjelaskan, wacana yang disampaikan masih memerlukan kajian mendalam sebelum diterapkan secara luas. Seluruh aspek teknis pelaksanaan MBG, mulai dari sistem dapur umum, distribusi makanan hingga kemungkinan pemanfaatan kantin sekolah, tetap harus memperhatikan standar gizi, keamanan pangan, serta kesiapan masing-masing sekolah.
Menurutnya, skema kantin sekolah memang dapat menjadi alternatif untuk memperluas jangkauan program. Namun, pemerintah perlu memastikan setiap sekolah memiliki kapasitas yang memadai agar kualitas makanan yang diterima siswa tetap terjaga.
”Kalau misalnya ke kantin, ya bisa juga, tapi kan harus ada kajian-kajian yang lebih dalam lagi. Jangan sampai tujuan programnya bagus, tetapi pelaksanaannya nanti justru menimbulkan persoalan baru di lapangan,” katanya.
Ia menilai perubahan mekanisme juga akan menggeser fokus pengawasan. Jika selama ini pemantauan lebih banyak dilakukan terhadap dapur penyedia makanan atau SPPG, maka ketika program dijalankan melalui kantin sekolah, pengawasan akan lebih terpusat pada lingkungan sekolah.
”Memang akhirnya nanti kan terfokusnya di sekolah-sekolah. Pasti lebih banyak lagi pemantauannya. Karena itu perlu dipersiapkan dengan baik agar kualitas makanan, kebersihan, dan ketepatan sasaran program tetap terjaga,” tegas Tomy.
Tomy berharap BGN melakukan kajian komprehensif sebelum menetapkan kebijakan tersebut. Dengan perencanaan yang matang dan sistem pengawasan yang kuat, ia optimistis program MBG tetap dapat berjalan efektif dalam mendukung peningkatan kualitas gizi peserta didik di seluruh daerah, termasuk Kalteng.(sep)
