PALANGKA RAYA – Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dinilai membebani masyarakat dan para pelaku usaha. Sebab kenaikan BBM akan berdampak langsung pada kenaikan berbagai barang-barang kebutuhan rumah tangga dan lainya,
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan mengatakan kenaikan harga BBM selalu menimbulkan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi. Menurutnya, keluhan tidak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) yang merasa pengeluaran semakin besar di tengah pendapatan yang tidak mengalami kenaikan.
“Dengan adanya kenaikan BBM ini tentu semua aspek ekonomi dan sosial akan berdampak. Berkaitan dengan pihak swasta maupun pemerintahan pasti terkena pengaruhnya. Keluhan masyarakat itu wajar karena harga BBM naik, sementara kemampuan ekonomi mereka belum tentu ikut meningkat,” ujarnya, Jumat (19/6).
Ia menilai dampak kenaikan BBM akan lebih terasa bagi masyarakat yang tinggal di daerah pelosok. Biaya distribusi barang dan transportasi yang sudah tinggi berpotensi semakin mahal, terutama di wilayah yang masih mengandalkan jalur sungai sebagai sarana utama mobilitas.
Bambang mencontohkan, harga bahan bakar yang dijual di kawasan pedalaman selama ini sudah lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus menanggung beban tambahan ketika terjadi penyesuaian harga di tingkat nasional.
“Kalau kita di kota mungkin masih bisa mendapatkan harga sesuai ketentuan. Tapi masyarakat di daerah yang jauh dari pusat distribusi sering kali membeli dengan harga lebih tinggi. Ketika Pertamax naik, dampaknya tentu lebih berat lagi bagi mereka,” katanya.
Ia juga menyoroti belum optimalnya kemandirian energi nasional yang menyebabkan harga BBM dalam negeri rentan mengalami penyesuaian. Padahal Indonesia memiliki sumber daya minyak yang cukup besar apabila didukung fasilitas pengolahan yang memadai.
“Seharusnya kita bisa berkaca dari kebijakan masa lalu. Kita punya bahan baku, tetapi kenapa tidak didorong menjadi bahan jadi melalui pembangunan kilang yang memadai. Kalau itu dilakukan, paling tidak kita punya kemampuan untuk mengolah sendiri dan lebih stabil,” tegasnya.
DPRD Kalteng berharap pemerintah pusat dan pihak terkait dapat mempertimbangkan dampak sosial dari setiap kebijakan penyesuaian harga BBM. Langkah antisipasi juga dinilai perlu dilakukan agar kenaikan harga energi tidak semakin menekan daya beli masyarakat, terutama di daerah-daerah yang aksesnya masih terbatas.(sep)
