Bapenda Bartim Gandeng Pemdes, BPMDSos dan APDESI
TAMIANG LAYANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Barito Timur menggelar pertemuan koordinasi dan diskusi bersama Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sosial (BPMDSos), serta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Barito Timur, Rabu (10/6/2026). Kegiatan dalam rangka memperkuat sinergi dan menyamakan persepsi terkait upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bapenda Bartim tersebut merupakan tindak lanjut dari masukan dan aspirasi yang disampaikan pemerintah desa saat penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2026 ke desa-desa di wilayah Bartim.
Kepala Bapenda Barito Timur Suma Wara Maharati menjelaskan, peningkatan PAD, khususnya dari sektor pajak daerah dan PBB-P2, memerlukan keterlibatan seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah desa memiliki peran strategis karena yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi di lapangan.
“Kami menyadari dalam upaya meningkatkan PAD, khususnya dari sektor pajak daerah dan PBB-P2, Bapenda tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan dukungan, sinergi, dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa yang merupakan garda terdepan dan pihak yang paling dekat dengan masyarakat,” ujar Suma Wara Maharati.
Ia menambahkan, berbagai masukan yang diperoleh saat penyampaian SPPT PBB-P2 menunjukkan besarnya perhatian pemerintah desa terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak daerah. Mulai dari kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa hingga kolektor PBB-P2 menyampaikan sejumlah saran yang dinilai dapat menjadi langkah strategis dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.
Beberapa masukan yang mengemuka antara lain perlunya peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, pemutakhiran data objek dan subjek pajak agar sesuai dengan kondisi terkini, penguatan peran kolektor PBB-P2 di desa.
Dalam forum tersebut, seluruh peserta juga sepakat bahwa optimalisasi penerimaan PBB-P2 tidak hanya bertujuan meningkatkan PAD semata, tetapi juga sebagai upaya mendukung pembangunan daerah yang hasilnya akan kembali dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah desa melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Suma Wara Maharati berharap hasil diskusi dan koordinasi tersebut dapat menjadi langkah awal dalam membangun pola kerja yang lebih terintegrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. (Lily/Bapenda)
