PALANGKA RAYA – Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto menyatakan dukungannya terhadap langkah yang dilakukan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat untuk merevitalisasi hampir 100 untuk sekolah di Kalteng tahun 2026. Program ini menjadi jawaban atas banyaknya sekolah yang membutuhkan perbaikan di berbagai wilayah Kalteng.
“Kami pada prinsipnya mendukung. Bahkan kalau bisa tidak hanya seratus sekolah, harus lebih dari itu. Kalau bicara revitalisasi sekolah, masih banyak sekali sekolah kita yang perlu diperbaiki karena usianya sudah cukup lama, ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun, dan kondisinya memang sangat memprihatinkan,” ujarnya, Selasa(2/6).
Seperti diketahui Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah (Kalteng) mengungkapkan Kalteng mendapat program revitalisasi 100 unit sekolah dari pemerintah pusat. Program tersebut menjadi salah satu hasil dari kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ke Kalteng beberapa waktu lalu.
Sugiyarto menilai revitalisasi sekolah harus menjadi program berkelanjutan karena persoalan infrastruktur pendidikan masih ditemukan di berbagai daerah. Tidak hanya pada jenjang SMA, SMK dan SLB yang menjadi kewenangan provinsi, tetapi juga pada sekolah-sekolah lain yang bangunannya sudah menua dan memerlukan perhatian serius.
Sugiyarto menjelaskan, fokus revitalisasi saat ini masih diarahkan pada perbaikan fisik bangunan sekolah. Mulai dari ruang kelas, meja, kursi hingga bangunan yang masih berbahan kayu dan sudah tidak layak digunakan. Di Kalteng masih sekolah yang bangunannya sudah tua, bahkan masih ada yang berbahan kayu sehingga harus diganti menjadi bangunan yang lebih permanen.
“Setelah itu baru fasilitas pendukung, termasuk kebutuhan teknologi pendidikan, bisa ditingkatkan secara bertahap,” katanya. Menurutnya, keberhasilan menghadirkan program revitalisasi tidak lepas dari upaya pemerintah daerah yang aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Kunjungan pejabat kementerian ke Kalteng dinilai memberikan dampak positif terhadap percepatan realisasi bantuan pendidikan.
“Harapan kami kalau tahun ini seratus sekolah, tahun depan bisa lebih banyak lagi. Pemerintah provinsi, kabupaten dan pusat harus terus bersinergi sehingga kerusakan sekolah dapat diselesaikan secara bertahap dan pada akhirnya tidak ada lagi sekolah yang menghambat proses belajar mengajar karena kondisi bangunannya,” tegasnya.(sep/*)
