PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) guna memastikan manfaat program unggulan daerah tersebut benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak menerimanya.
Anggota DPRD Kalteng, Yetro Midel Yoseph, menegaskan pengawasan yang dilakukan lembaganya merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat agar program yang telah disiapkan pemerintah daerah dapat berjalan efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap tahapan program KHBS berjalan sesuai tujuan awal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Jangan sampai program yang baik ini terkendala dalam pelaksanaannya sehingga manfaatnya tidak dirasakan secara maksimal,” ujarnya, Selasa(3/6).
Menurut Yetro, DPRD akan memanfaatkan agenda reses maupun kunjungan kerja ke daerah-daerah sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut. Melalui pertemuan langsung dengan warga, berbagai masukan dan kendala yang muncul di lapangan dapat diketahui lebih cepat untuk menjadi bahan evaluasi bersama.
Ia menilai keberhasilan KHBS tidak hanya diukur dari jumlah kartu yang berhasil disalurkan kepada masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap hak, manfaat, serta prosedur penggunaan kartu juga menjadi faktor penting agar program tersebut benar-benar memberikan dampak positif.
“Reses menjadi kesempatan penting untuk menilai apakah mekanisme program mudah dipahami dan efektif bagi para penerima manfaat. Kartu tidak cukup hanya dibagikan, masyarakat juga harus memahami cara menggunakannya agar manfaat yang diperoleh bisa maksimal,” kata Yetro.
Yetro menegaskan DPRD tetap menghormati kewenangan perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap aspek teknis pendistribusian program. Namun fungsi pengawasan akan terus dijalankan untuk memastikan seluruh proses berlangsung secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kami menghormati mekanisme yang berlaku, namun tetap memastikan seluruh proses berjalan secara transparan dan akuntabel. Transparansi adalah kunci agar KHBS benar-benar tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak terkait terus memperkuat koordinasi serta membuka ruang komunikasi dengan masyarakat sehingga berbagai kendala yang muncul dapat segera ditangani. Dengan pengawasan yang optimal, KHBS diharapkan mampu menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalteng.(sep/*)
