PALANGKA RAYA – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), meminta organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat koordinasi dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat, terutama di wilayah pelosok. Pasalnya hingga kini, kerusakan jalan, kekurangan guru, tenaga kesehatan, hingga keterbatasan fasilitas pelayanan dasar masih menjadi keluhan masyarakat.
“Memang hal-hal seperti ini masih ada, terutama di daerah pelosok. Soal jalan, guru, dan tenaga kesehatan masih sangat kurang di sana masih dikeluhkan warga. Jadi ini menjadi perhatian buat pemerintah daerah,” kata Nafsiah, Jumat(29/5).
Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dianggap biasa karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan memengaruhi aktivitas warga sehari-hari, terutama di daerah yang akses pembangunannya belum merata.
Ia mengatakan DPRD Kalteng masih sering menerima laporan masyarakat terkait sulitnya akses jalan hingga minimnya tenaga pendidik dan fasilitas kesehatan di sejumlah wilayah. Persoalan itu dinilai menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah yang harus segera ditangani agar pelayanan kepada masyarakat tidak terus tertinggal dibanding daerah lain. “Persoalan seperti ini perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat di daerah,” ujarnya.
Nafsiah menilai penyelesaian masalah tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan koordinasi lintas OPD sesuai kewenangan masing-masing agar penanganannya lebih efektif.
Ia mencontohkan kebutuhan guru SD dan SMP serta fasilitas Puskesmas menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Namun pemerintah provinsi tetap dapat membantu melalui fasilitasi program maupun dukungan lintas sektor. “Kalau skala yang luas, misalnya untuk fasilitasi persoalan CSR, provinsi bisa masuk membantu,” tegasnya.
DPRD Kalteng berharap pemerintah daerah dapat lebih serius melihat prioritas pembangunan di wilayah masing-masing, terutama yang menyangkut pelayanan dasar masyarakat. Koordinasi yang kuat antarlembaga dinilai penting agar aspirasi warga tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar masuk dalam perencanaan pembangunan dan direalisasikan secara bertahap.(sep/*)
