PALANGKA RAYA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Faridawaty Darland Atjeh menyoroti penyaluran bantuan hewan kurban dari Pemprov Kalteng. Menurutnya Pemprov Kalteng berjanji akan memberikan bantuan sapi kurban kepada Komisi III DPRD Kalteng, namun sampai pada saat yang ditunggu-tunggu ternyata janji itu hanya pemberi harapan palsu (PHP).
Faridawaty menjelaskan kronologis awalnya, Pemprov Kalteng meminta kepada Komisi III DPRD Kalteng untuk membuat proposal untuk diberikan bantuan hewan korban. Komisi III pun segera membuat proposal disampaikan ke Biro Kesra Pemprov Kalteng.
Namun, lanjut Fariwaty pada saat Hari Raya Idul Adhan tiba ternyata bantuan sapi kurban yang dijanjikan itu tidak kunjung datang. Sementara Faridawaty sudah terlanjur menghubungi beberapa masjid untuk diberi bantuan hewan korban dari Pemprov Kalteng. “Ini kan menimbulkan beban moral di tengah masyarakat,” kata Faridawaty kepada wartawan.
Ia menegaskan persoalan tersebut bukan sekadar ada atau tidaknya sapi kurban, tetapi menyangkut amanah dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Faridawaty mengatakan dirinya tidak sedang mengeluh ataupun meminta bantuan hewan kurban kepada pemerintah daerah.
“Saya sangat berterima kasih dengan Bapak Gubernur Kalteng. Kami tidak minta. Tapi beliau mengabarkan bahwa Partai NasDem diberi bantuan lima ekor sapi. Kemarin diantar empat, Alhamdulillah,” ujarnya saat kegiatan silaturahmi Iduladha di Kantor DPW Partai NasDem Kalteng, Rabu(27/5).
Faridwaty yang juga Ketua DPW Partai Nasdem menjelaskan, persoalan berbeda justru terjadi terkait bantuan sapi kurban untuk anggota Komisi III DPRD Kalteng. Menurutnya, pihak Kesra sebelumnya meminta anggota dewan segera mengajukan proposal bantuan sapi kurban untuk sejumlah masjid dengan batas waktu yang telah ditentukan.
Ia mengaku proposal tersebut disusun dalam waktu singkat karena permintaan itu datang langsung dari pihak terkait. Bahkan, pihaknya harus menghubungi pengurus masjid agar seluruh kelengkapan administrasi bisa segera dipenuhi. “Karena mereka juga yang minta, bukan kita yang minta. Proposal sudah masuk dan dikatakan bahwa hewannya tidak ada,” katanya.
Faridawaty menilai kondisi itu berdampak terhadap kepercayaan masyarakat karena alasan yang disampaikan menyebut bantuan tersebut tidak disetujui gubernur. Padahal menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada nilai bantuan, melainkan bagaimana nama pimpinan daerah ikut terbawa dalam polemik tersebut.
“Ini kan beban moral, bukan masalah sapinya. Sapinya masih bisa kita beli. Tetapi mempermainkan masyarakat itu tidak baik. Dan yang dijual itu adalah nama Bapak Gubernur,” tegasnya.
Ia berharap persoalan tersebut menjadi evaluasi bersama agar tidak terjadi perbedaan antara laporan kepada pimpinan dengan kondisi di lapangan. Menurut Faridawaty, sikap tidak amanah menjadi akar persoalan yang dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sementara Biro Kesra ketika dihubungi koran ini masih belum mengangkat telponya. Pesan WA yang dikirim ke pejabat sebelumnya juga belum ada balasan. (sep/*)
