PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalteng berharap aktivitas investasi dan pengelolaan sumber daya alam di Kalteng tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan semata. Investor harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan melalui program corporate social responsibility (CSR).
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono mengatakan, aturan mengenai CSR sebenarnya sudah jelas dan menjadi kewajiban setiap investor yang beroperasi di daerah. “Masalah CSR kan sudah ada aturannya. Itu kewajiban ketika investor masuk ke wilayah. Kita berharap penggarukan sumber daya alam kita harus linier dengan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Kamis (21/5).
Menurutnya, tujuan utama pembangunan daerah bukan sekadar menghadirkan investasi, tetapi memastikan masyarakat ikut merasakan manfaat dari aktivitas ekonomi yang berjalan. Karena itu, pemberdayaan masyarakat harus menjadi prioritas dalam implementasi CSR perusahaan tambang maupun sektor lainnya.
Ia menjelaskan, dalam kegiatan diskusi bersama akademisi, tokoh masyarakat, dan perangkat daerah, banyak masukan yang mengemuka terkait lemahnya implementasi CSR di lapangan. “Kita mendukung penuh hal tersebut. Bahkan tadi ada tokoh masyarakat dari Barito Selatan, dari Kapuas, akademisi juga hadir. Hal tersebut menambah pengayaan pengetahuan agar nanti DPRD bisa kembali membawa masukan itu ke masyarakat,” katanya.
Purdiono juga menyoroti pentingnya penajaman aturan dan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban CSR sesuai ketentuan. Menurut dia, penelitian yang dipaparkan akademisi dapat menjadi referensi penting dalam penyempurnaan regulasi di daerah.
“Kita berharap akademisi makin banyak memberi pemahaman. Hubungan DPRD dengan akademisi sangat kuat karena ketika membuat perda juga membutuhkan naskah akademik. Intinya ini bukan menyalahkan kebijakan pemerintah, tetapi memberi masukan demi kesejahteraan masyarakat. Kalau masyarakat tidak sejahtera, pembangunan jadi percuma,” pungkasnya.(sep/*)
