PANGKALAN BUN – Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menunjukkan tren peningkatan sepanjang lima tahun terakhir. Di tengah tantangan ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pun terus bergerak melakukan penguatan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Skrining Kelompok Berisiko HIV Tahun 2026, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan bersama lintas sektor saling bersinergi bersama menghadapi peningkatan kasus HIV/AIDS di wilayah setempat. Wakil Bupati (Wabup) Kobar Suyanto menegaskan, penanggulangan HIV/AIDS tidak dapat dilakukan dari sektor kesehatan semata, namun dibutuhkan keterlibatan berbagai elemen. Kegiatan itu dalam rangka memperkuat strategi menuju zero AIDS 2030 di Kobar.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kobar, jumlah kasus baru meningkat signifikan dari 39 kasus pada 2021 menjadi 89 kasus pada 2025. Selama periode 2021–2025 itu, sebaran kasus mendominasi di wilayah Kecamatan Arut Selatan dan Kumai.
Merespons kondisi tersebut, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya penguatan regulasi melalui penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Pemerintah bersama DPRD memandang perlunya melakukan penguatan regulasi agar kebijakan daerah lebih selaras dengan ketentuan terbaru.
“Penguatan regulasi ini penting guna menyesuaikan ketentuan terbaru, khususnya Permenkes Nomor 23 Tahun 2022 tentang penanggulangan HIV/AIDS dan infeksi menular seksual,” katanya.
Selain penguatan regulasi, pemerintah mendorong penguatan sistem kesehatan melalui pendekatan promotif dan preventif secara berkelanjutan. Wabup menekankan pentingnya deteksi dini melalui skrining HIV dengan pendekatan humanis, persuasif, menjaga kerahasiaan pasien, serta bebas stigma dan diskriminasi.
“Skrining HIV sebagai deteksi dini menjadi langkah strategis dalam pengendalian HIV. Masyarakat perlu dipahamkan secara humanis dan edukatif agar memahami skrining merupakan langkah perlindungan kesehatan bersama,” tuturnya.
Dari hasil rakor, peserta akhirnya menghasilkan sejumlah rekomendasi, yakni penyusunan rencana aksi bersama lintas sektor dalam penanggulangan HIV/AIDS, percepatan pembentukan Tim Penyusun Ranperda Penyakit Menular dan Tidak Menular beserta naskah akademiknya, serta penguatan dukungan anggaran untuk edukasi, skrining, pendamping, dan penjangkau ODHIV. Penguatan layanan kesehatan, ketersediaan obat antiretroviral (ARV), serta penanganan pasien lost follow up (LFU) juga menjadi perhatian bersama dalam mencapai target Getting to Zero AIDS 2030 di Bumi Marunting Batu Aji. (fit/ens)
