PALANGKA RAYA – Pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mendapat dukungan dari DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Langkah tersebut dinilai sebagai upaya strategis untuk menjaga distribusi BBM agar lebih adil dan tepat sasaran.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah menilai kebijakan itu merupakan bentuk antisipasi pemerintah dalam mencegah penumpukan pembelian oleh pihak tertentu. Kebijakan terkait pembatasan nominal pembelian merupakan langkah antisipatif yang tepat dan strategis untuk mengatur distribusi agar lebih adil dan merata.
“Tanpa pembatasan tentu akan sangat berpotensi terjadi penumpukan oleh oknum tertentu maupun antrean panjang,” ujarnya, Rabu(6/5).
Lebih lanjut Nafsiah menjelaskan, distribusi BBM bersubsidi selama ini kerap menghadapi tantangan di lapangan, terutama saat terjadi lonjakan permintaan. Menurutnya, pembatasan nominal pembelian dapat membantu memastikan masyarakat kecil tetap memperoleh haknya atas BBM subsidi.
Selain itu, pengawasan terhadap distribusi juga dinilai perlu diperkuat agar kebijakan tersebut berjalan efektif dan tidak menimbulkan keresahan baru di tengah masyarakat. “Yang terpenting adalah bagaimana implementasi di lapangan dilakukan secara bijak dan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil serta warga yang memang bergantung pada BBM subsidi untuk aktivitas sehari-hari,” katanya.
Ia menambahkan agar pemerintah daerah bersama pihak terkait terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut dia, sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara maksimal agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai tujuan pembatasan pembelian BBM.
“Jangan sampai masyarakat merasa dipersulit. Pemerintah harus hadir memberikan penjelasan yang transparan sehingga kebijakan ini benar-benar dipahami sebagai langkah pemerataan,” tambah Nafsiah.
Ia berharap kebijakan pembatasan pembelian BBM dapat menjadi solusi sementara untuk menjaga stabilitas distribusi energi di daerah. DPRD Kalteng juga mengimbau masyarakat agar tetap bijak dalam membeli BBM serta mendukung kebijakan pemerintah demi kepentingan bersama dan terciptanya distribusi yang lebih tertib.(sep/*)
