BPBD Perkuat Mitigasi dari Wilayah Rawan
SAMPIT – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air bersih mulai membayangi sejumlah wilayah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Menghadapi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim bergerak cepat memperkuat kesiapsiagaan, dimulai dari daerah yang dinilai paling rawan.
Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam menyebut, Kecamatan Teluk Sampit menjadi salah satu fokus utama penanganan. Wilayah pesisir ini dinilai memiliki potensi tinggi terhadap karhutla. Terutama saat memasuki musim kemarau.
“Beberapa hari lalu kami sudah melakukan pertemuan bersama pihak kecamatan, kepala desa, hingga perusahaan yang ada di sana. Tujuannya membangun komitmen bersama dalam pencegahan karhutla,” ujar Multazam, Rabu (29/4/2026).
Langkah tersebut tidak hanya berfokus pada pencegahan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi ancaman kekeringan yang kerap menyertai musim kemarau. Salah satu solusi yang tengah disiapkan adalah pembangunan sumur artesis di wilayah rawan.
Dari informasi di lapangan, khususnya di Desa Ujung Pandaran, air tanah saat ini masih dapat diperoleh dengan kedalaman sekitar 8 meter dan tergolong layak konsumsi. Namun kondisi itu dinilai belum menjadi jaminan saat musim kemarau mencapai puncaknya. “Kita tidak bisa hanya bergantung pada kondisi sekarang. Saat kemarau, situasinya bisa sangat berbeda. Karena itu, langkah antisipasi harus disiapkan sejak dini,” tegasnya.
Berbeda dengan Teluk Sampit, kondisi di Kecamatan Pulau Hanaut justru menjadi perhatian serius. Berdasarkan hasil pemetaan sebelumnya, sebagian besar air tanah di wilayah tersebut tidak layak untuk dikonsumsi.
Masyarakat setempat selama ini lebih mengandalkan sumber air dari kawasan hutan yang ditampung melalui sistem sekat. Ketergantungan ini dinilai berisiko tinggi jika terjadi kekeringan berkepanjangan. “Pulau Hanaut ini tantangannya lebih kompleks. Ketersediaan air bersihnya terbatas, sehingga perlu penanganan khusus,” ungkapnya.
Untuk memperkuat sistem penanganan, BPBD Kotim juga akan melanjutkan koordinasi dengan sejumlah kecamatan lain, termasuk Mentaya Hilir Selatan. Di saat yang sama, pemetaan kebutuhan anggaran di tingkat kecamatan juga mulai dilakukan.
Menurut Multazam, strategi ini bertujuan agar penanganan bencana tidak hanya terpusat di kabupaten, melainkan dimulai dari desa sebagai garda terdepan. “Kami ingin penanganan ini berjenjang, dari desa, kecamatan, hingga kabupaten. Dengan begitu, respons bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” katanya.
Namun di tengah upaya tersebut, BPBD Kotim dihadapkan pada keterbatasan sarana. Salah satu kebutuhan mendesak adalah selang pemadam kebakaran ukuran 1,5 inci yang kini tersisa 46 unit di gudang BPBD.
Padahal, dalam satu unit mobil tangki air dibutuhkan hingga 15–20 selang untuk mendukung operasi pemadaman di lapangan. Dengan kondisi saat ini, daya tahan peralatan diperkirakan hanya mampu menopang operasi selama 10 hingga 15 hari dalam situasi darurat. “Keterbatasan ini sudah kami sampaikan dalam rapat teknis. Kami berharap ada percepatan dukungan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” jelasnya.
Bupati Kotim pun telah merespons dengan menginstruksikan pemetaan anggaran serta mendorong percepatan perubahan APBD guna memperkuat kesiapan menghadapi karhutla.
Selain Teluk Sampit dan Pulau Hanaut, sejumlah wilayah lain yang masuk kategori rawan karhutla antara lain Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara, Mentawa Baru Ketapang, Baamang, dan Cempaga.
Dengan berbagai langkah yang mulai digencarkan, BPBD Kotim berharap potensi karhutla dan kekeringan tahun ini dapat ditekan sedini mungkin, sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan. (pri/ens)
