PALANGKA RAYA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Tengah kembali menjadi sorotan DPRD Kalteng. Selain belum merata hingga ke wilayah pedesaan, program ini juga dihadapkan pada persoalan baru, yakni penutupan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akibat belum terpenuhinya standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Program MBG sendiri bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, guna menekan angka stunting dan mendukung kualitas sumber daya manusia. Namun dalam pelaksanaannya, berbagai kendala teknis masih ditemukan, mulai dari keterbatasan fasilitas dapur hingga persoalan standar lingkungan yang belum terpenuhi.
“MBG memang belum merata, masih ada yang membangun. Di desa-desa memang belum sampai,” ungkap Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, Rabu(15/4).
Ia menjelaskan, distribusi program saat ini masih terfokus di wilayah perkotaan seperti di Tamiang Layang, sementara desa-desa masih menunggu kesiapan sarana pendukung. Selain itu, sejumlah SPPG yang sempat beroperasi kini terpaksa dihentikan sementara karena belum memenuhi persyaratan IPAL. “Kalau di kota-kota sudah, tapi di daerah masih belum karena mungkin belum ada bangunan dapurnya. Ditambah lagi ada SPPG yang tutup karena IPAL belum sesuai,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga kesiapan infrastruktur dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. DPRD pun meminta adanya percepatan pembangunan sekaligus pendampingan teknis agar fasilitas yang dibangun memenuhi standar yang ditetapkan.
Purdiono berharap pemerintah dapat segera mengatasi hambatan tersebut agar program MBG berjalan optimal dan merata. “Harapan kita tentu program ini bisa dirasakan semua masyarakat, tidak hanya di kota, tapi juga sampai ke desa-desa,” pungkasnya.(sep/*)
