PALANGKA RAYA – Upaya mendorong reformasi militer yang akuntabel kembali mengemuka setelah audiensi antara Aliansi Reformasi Militer Indonesia (REFORMATI) bersama DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), unsur TNI, dan kepolisian digelar di Gedung DPRD Kalteng, Selasa (14/4). Forum ini menjadi sebagai langkah awal membuka ruang dialog antara negara dan masyarakat sipil di daerah.
Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi massa pada 2 April lalu di Palangka Raya. Dalam pertemuan itu, aliansi menyampaikan tuntutan terkait reformasi peradilan militer, penolakan impunitas, serta pentingnya supremasi sipil dalam negara demokratis. DPRD Kalteng memandang forum ini sebagai bagian penting dalam menyerap aspirasi publik dan memperkuat pengawasan terhadap isu-isu strategis di daerah.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, menegaskan pentingnya dialog terbuka. “Kami mengapresiasi langkah Aliansi REFORMATI yang menyampaikan aspirasi secara langsung. DPRD berkomitmen menampung dan meneruskan hal ini ke pihak terkait agar mendapat perhatian serius,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD akan mendorong agar setiap proses hukum berjalan transparan dan adil, khususnya dalam kasus-kasus yang menyangkut masyarakat sipil. Menurutnya, kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui komitmen nyata dari seluruh institusi negara.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Aliansi REFORMATI, Naomi Artika Simamora, menekankan bahwa audiensi bukanlah akhir perjuangan. “Kami menuntut perubahan nyata, bukan sekadar ruang dialog. Semua komitmen harus dikawal agar tidak berhenti sebagai janji,” tegasnya.
Ke depan, DPRD Kalteng diharapkan terus membuka ruang partisipasi publik dan memastikan adanya tindak lanjut konkret. Masyarakat pun diimbau aktif mengawasi proses ini demi terwujudnya reformasi militer yang adil dan berpihak pada rakyat sipil.(sep/*)
