DPRD Kalimantan Tengah

Kebijakan WFH, Layanan Publik Tetap Dijaga

197
×

Kebijakan WFH, Layanan Publik Tetap Dijaga

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono. Hardi Sarjito/RADAR KALTENG

PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono menanggapi, penerapan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah yang saat ini diberlakukan di berbagai daerah. Menurutnya, respon dan pelaksanaan kebijakan tersebut beragam, tergantung kondisi masing-masing wilayah.

“Terkait dengan WFH, setiap daerah menanggapi hal tersebut dengan beragam. Ada yang melaksanakan pada hari Jumat, dan ada juga yang menetapkan hari Rabu. Ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di daerah masing-masing,” ucapnya, Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan, kebijakan ini pada dasarnya merupakan arahan dari pemerintah pusat, yang bertujuan untuk melakukan penghematan energi dan efisiensi anggaran. Namun, Purdiono menegaskan, bahwa langkah ini tidak boleh membuat kinerja pemerintahan menjadi terhambat atau tersendat.

“Atas dasar instruksi pemerintah pusat untuk menghemat energi, tentu saja pelaksanaan WFH ini jangan sampai membuat roda pemerintahan tersendat. Harus tetap berjalan lancar dan tentu saja harus ada batasan serta pengaturannya,” tegasnya.

Sebagai perbandingan, Purdiono menceritakan pengalamannya saat melakukan kunjungan kerja di Bekasi beberapa waktu lalu. Di sana, sistem kerja diterapkan dengan membagi personel menjadi dua kelompok, yaitu sebagian bekerja dari rumah dan sebagian lainnya tetap hadir di kantor (Work From Office/WFO).

Ia juga menegaskan, bahwa tidak semua instansi dapat menerapkan WFH secara penuh. Khususnya bagi dinas-dinas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti Dinas Kesehatan dan layanan publik lainnya, kehadiran fisik sangat mutlak diperlukan.

“Instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti dinas kesehatan dan lainnya itu tidak mungkin dilakukan WFH penuh. Pelayanan harus tetap berjalan maksimal,” jelasnya.

Oleh karena itu, Purdiono mengajak seluruh pihak untuk melihat sisi positif dari kebijakan ini.

“Kita lihat positifnya saja, harapan kita, pemerintahan bisa berjalan baik, kebijakan dari pusat bisa dijalankan, serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan optimal dan tidak terganggu,” pungkasnya. (rdi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *