PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan menyampaikan hasil penyerapan aspirasi, saat melaksanakan kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Kebutuhan mendasar masyarakat mulai dari sarana pertanian hingga akses air bersih yang paling banyak diusulkan masyarakat.
Menurut Bambang, aspirasi yang masuk cukup beragam tergantung kondisi geografis wilayahnya. Di kawasan pertanian, mayoritas warga membutuhkan dukungan sarana produksi untuk meningkatkan hasil panen.
“Selama reses beberapa waktu lalu, banyak masyarakat di daerah pertanian menginginkan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) serta Sarana Produksi Pertanian (Saprodi). Ini menjadi kebutuhan utama agar mereka bisa bekerja lebih maksimal,” ucapnya, Selasa (14/4/2026).
Sementara itu, kondisi berbeda dialami oleh masyarakat yang bermukim di wilayah pinggiran sungai. Di kawasan ini, kebutuhan yang paling mendesak adalah tersedianya sarana air bersih, khususnya untuk keperluan konsumsi atau minum.
“Untuk daerah pinggiran sungai lebih banyak menginginkan sarana air bersih, terutama untuk minum. Pengelolaan bantaran sungai dan kanal yang ada itu dinilai sangat minim mendapat perhatian, baik itu dari pemerintah maupun dari pihak swasta yang beroperasi di sana,” ujarnya.
Ia menegaskan, pihak swasta yang melakukan investasi di daerah tersebut, seperti Perkebunan Besar Swasta (PBS) maupun perusahaan lainnya, harus memiliki tanggung jawab sosial dan memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar.
“Mereka harus memberikan kontribusi kepada masyarakat seperti penyediaan sarana air bersih. Pasalnya, masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Air sungai untuk mandi saja sudah tidak layak, apalagi untuk diminum,” tegasnya.
Di sisi lain, Bambang juga mebyampaikan adanya kendala, dalam realisasi program. Ia menyoroti bahwa sejumlah kegiatan yang direncanakan pada tahun sebelumnya, yang seharusnya bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ternyata tidak dapat terealisasikan karena kebijakan efisiensi. (rdi)
