PALANGKA RAYA – Penghentian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Palangka Raya berdampak langsung pada penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan, disebutkan ada sekolah yang sudah lebih dari satu bulan tidak lagi menerima manfaat program tersebut akibat penangguhan SPPG di sekitar wilayah Bukit Tunggal.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Jayani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengetahui kondisi tersebut melalui laporan dari sekolah-sekolah penerima manfaat.
“Memang kami sudah tahu, dan diberitahu terkait koordinasi. Namun bukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan dari sekolah-sekolah yang bersangkutan. Mereka mengatakan kalau SPPG harus ditangguhkan dulu karena ada permasalahan,” ujarnya, Rabu (8/4/26).
Menurut Jayani, informasi yang diterima Dinas Pendidikan terbatas pada laporan dari sekolah yang terdampak langsung. Ia mengakui belum mengetahui secara rinci jumlah maupun nama sekolah yang mengalami penghentian layanan.
“Iya, karena hanya yang dilaporkan oleh sekolah yang menerima manfaat,” katanya.
Terkait kemungkinan pengecekan langsung ke lapangan, Jayani menyebut hal tersebut masih dalam tahap perencanaan. Ia juga menyinggung adanya ketimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
“Masih dalam rencana, karena tidak enak jika sebagian satuan pendidikan mendapatkan MBG, tapi sebagian tidak,” ungkapnya.
Ia menegaskan, koordinasi utama terkait operasional SPPG berada di bawah BGN. Dinas Pendidikan, menurutnya, hanya berperan sebagai pihak penerima manfaat program.
“Kalau saya tidak langsung tahu nama sekolah-sekolahnya, susah menghitungnya. Tapi yang jelas ini hal yang kurang menyenangkan karena sebagian mendapatkan, sebagian tidak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Jayani menyampaikan bahwa penghentian operasional SPPG dilakukan berdasarkan evaluasi dari BGN. Beberapa faktor yang menjadi penyebab antara lain masalah penanganan limbah hingga laporan gangguan kesehatan.
“Ada tim percepatan di pemerintah kota, juga didukung oleh BGN sendiri. BGN melakukan evaluasi, misalnya SPPG yang bermasalah dari sisi penanganan limbah, ada yang sakit perut, atau masalah lain. Ada yang sudah lebih dari satu bulan. Yang bermasalah akan dihentikan secara otomatis,” paparnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sekolah terdampak salah satunya berada di sekitar wilayah Bukit Tunggal. Meski demikian, ia berharap pihak pengelola SPPG dapat segera melakukan perbaikan agar layanan dapat kembali berjalan.
“Mudah-mudahan SPPG segera memperbaiki apa yang menjadi tanggung jawab mereka,” tuturnya.
Jayani menambahkan, laporan resmi dari BGN tidak disampaikan langsung ke Dinas Pendidikan, melainkan melalui pemerintah kota.
“Memang koordinasinya tidak langsung ke Disdik. Laporan biasanya ke wali kota atau pihak terkait. Disdik hanya sebagai penerima manfaat,” pungkasnya. (ifa/)
