PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo menyebut penyerapan anggaran di Kalteng masih tergolong rendah, sehingga perlu diambil langkah-langkah percepatan dengan tetap menjaga kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program.
Hal tersebut disampaikan Edy saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun 2025 digelar di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (3/11/2025).
Dalam arahannya, wagub menegaskan, pentingnya agar capaian indikator makro dan program pembangunan terus menjadi perhatian bersama.
Fokus tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi, penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta peningkatan kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan dan perikanan.
“Penyerapan anggaran kita masih tergolong rendah, sehingga perlu langkah-langkah percepatan dengan tetap menjaga kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan,” tegasnya.
Selain itu, Edy Pratowo meminta, pemerintah kabupaten dan kota untuk melaporkan capaian realisasi anggaran serta kinerja indikator RPJMD/RKPD setiap triwulan.
Ia menekankan, agar laporan tersebut juga memuat dukungan terhadap program prioritas nasional dan provinsi, sebagai bagian dari upaya menjaga konsistensi perencanaan pembangunan di semua level pemerintahan.
Wagub juga menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten atau Kota wajib mendukung program prioritas Pemerintah Pusat Tahun 2026, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Lumbung Pangan, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Cek Kesehatan Gratis, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar.
Sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah, Edy mendorong, pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PPED) di beberapa kabupaten, seperti Barito Utara, Katingan, Pulang Pisau, Lamandau dan Seruyan.
Tim ini diharapkan, mampu mengoptimalkan potensi daerah, mempercepat realisasi investasi dan memperkuat kolaborasi antara sektor publik serta swasta.
“Evaluasi terhadap setiap program dan kegiatan harus menjadi bahan masukan bagi perencanaan pembangunan berikutnya agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui Rakordalev ini, Pemerintah Provinsi Kalteng berharap, tercipta sinkronisasi dan konsistensi antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga setiap kebijakan pembangunan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. (ifa/abe)
