PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo menekankan, pentingnya efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, rapat-rapat serta pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana kantor.
Selain itu, Ia mendorong agar pemerintah daerah menggali potensi pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat kecil, seperti pajak alat berat, pajak restoran dan pajak air tanah.
Hal tersebut disampaikan Edy Pratowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun 2025, yang digelar di Aula Bapperida, Senin (3/11/2025).
Edy menyebut, kegiatan Rakordalev memiliki arti strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja pembangunan hingga triwulan III tahun 2025, sekaligus menilai apakah hasilnya sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.
“Tahun 2025 memang penuh tantangan, khususnya dengan adanya efisiensi anggaran dan penurunan dana transfer pusat ke daerah yang tentu berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan,” ujar Edy.
Ia menegaskan, agar seluruh jajaran pemerintah daerah tetap fokus melaksanakan program – program prioritas nasional dan daerah, terutama yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Kalteng, yakni Kartu Huma Betang Sejahtera, akan mulai efektif dijalankan pada tahun 2026.
Mengacu pada arahan Menteri Dalam Negeri, Edy menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis menghadapi pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026.
Langkah efisiensi disebut harus dibarengi dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui inovasi kebijakan yang berkeadilan sosial.
Selain mengoptimalkan pajak daerah, Edy juga mendorong agar sektor swasta dihidupkan melalui kemudahan berusaha, sementara kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus terus ditingkatkan guna menjaga keberlanjutan fiskal daerah.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat harus diperkuat dengan memanfaatkan program-program prioritas nasional yang dilaksanakan di masing-masing wilayah.
Menurutnya, percepatan penyerapan anggaran dan peningkatan PAD merupakan dua hal penting yang mampu menggerakkan perekonomian daerah di tengah keterbatasan fiskal.
“Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan menjadi kunci agar pembangunan daerah, benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (ifa/abe)
