PALANGKA RAYA – Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Tengah, Helmi menyampaikan, bahwa Kalimantan Tengah menghadapi tantangan besar di bidang lingkungan hidup dan kebencanaan. Luasnya wilayah gambut meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan, sehingga alokasi anggaran untuk mitigasi, pengawasan lapangan, serta edukasi masyarakat perlu diperkuat.
“Pencegahan lebih baik daripada penanganan, sehingga kebijakan yang berorientasi pada pencegahan dini harus menjadi bagian dari prioritas APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026,” ucapnya, saat membacakan pandangan fraksinya di Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan | Tahun Sidang 2025, Selasa (14/10/2025) kemarin.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menekankan, pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya saing. Pemerintah Provinsi perlu memastikan, dukungan konkret bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan, baik dalam bentuk akses modal, pelatihan keterampilan, maupun kemudahan distribusi hasil produksi.
“Sektor riil dan ekonomi rakyat harus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah,” lugasnya.
Fraksi Gerindra berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat mengakomodasi aspirasi ini dalam penyusunan APBD, demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. (rdi/rdo)
