DPRD Kalimantan Tengah

Pemilihan Varietas BISI-18 Dinilai JadinKeputusan yang Tepat

205
×

Pemilihan Varietas BISI-18 Dinilai JadinKeputusan yang Tepat

Sebarkan artikel ini
Siti Nafsiah

PALANGKA RAYA – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah menyampaikan, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) yang telah melaksanakan program penanaman jagung hibrida varietas BISI-18 sebagai bagian dari strategi mendukung Program Swasembada Pangan Nasional.

“Program ini dinilai sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani,” ucapnya, Selasa (14/10/2025).

Pemilihan varietas BISI-18 merupakan keputusan yang baik, karena memiliki daya adaptasi tinggi pada lahan berpasir dan tingkat kesuburan rendah, yang banyak terdapat di wilayah Kalimantan Tengah, termasuk Kota Palangka Raya.

“Dengan potensi hasil mencapai 10–12 ton per hektare, umur panen relatif singkat, serta ketahanan terhadap penyakit utama seperti bulai dan karat daun, varietas ini dinilai efisien untuk memperkuat basis produksi jagung pipilan kering, utamanya sebagai bahan baku industri pakan ternak dan pendukung ketahanan pangan nasional secara tidak langsung,” lugasnya.

Komisi II menilai bahwa meskipun jagung hibrida BISI-18 tidak dikonsumsi secara langsung oleh manusia (melainkan harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu), program ini tetap sangat strategis.

Jagung menjadi komoditas penting dalam rantai pangan nasional, karena berperan besar dalam menstabilkan pasokan dan harga produk peternakan seperti daging ayam dan telur, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan jagung hibrida, juga merupakan bentuk nyata, penguatan kedaulatan pangan dari hulu hingga hilir.

“Komisi II DPRD Kalteng juga menyambut baik sinergi lintas sektor antara Dinas TPHP, Polda Kalteng, dan Perum Bulog, yang telah menjalankan peran strategis, sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2025 terkait pengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri,” jelasnya.

Kerja sama seperti ini, mencerminkan implementasi nyata dari prinsip pentahelix sinergi pemerintah, aparat, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan pertanian tangguh dan berdaya saing.

“Ke depan, Komisi II menekankan pentingnya penguatan kapasitas petani, ketersediaan sarana produksi dan pembiayaan, serta jaminan penyerapan hasil panen yang stabil dan berkeadilan. Pemerintah daerah diharapkan terus memberikan pendampingan teknis dan memastikan rantai produksi serta distribusi jagung berjalan efektif,” tandasnya.

Komisi II akan terus mendukung melalui fungsinya, agar program ini memberi dampak nyata bagi peningkatan produktivitas pertanian, penguatan ekonomi daerah, serta kontribusi terhadap kemandirian pangan menuju Indonesia Emas 2045. (rdi/rdo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *