Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni merefleksikan HUT ke-80 Kemerdekaan RI menjadi momentum perbaikan hukum. Dia mengharapkan praktik premanisme bisa diberantas tuntas agar tidak meresahkan masyarakat.
Sahroni mengatakan, premanisme erat dengan praktik mafia tanah. Tindakan seperti ini seolah penjajahan gaya baru terhadap masyarakat.
“Di kemerdekaan ke-80 tahun ini, saya berharap negara bisa memastikan seluruh masyarakat hidup tenang, terbebas dari segala bentuk ketidakadilan dan intimidasi. Terutama, dari aksi-aksi brutal yang sering dilakukan oleh para mafia tanah dan preman,” kata Sahroni, Minggu (17/8).
Praktik premanisme dan mafia tanah dianggap telah menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Oleh karena itu, negara harus memberikan rasa aman kepada warganya.
“Situasi kita sudah darurat. Tahun lalu saja polisi menangkap 935 mafia tanah, dan setidaknya 3600 preman di tahun ini. Merekalah musuh nyata masyarakat, menjajah saudaranya di atas tanah mereka sendiri,” imbuhnya.
Sahroni menilai aparat penegak hukum harus menjadikan isu ini prioritas, karena selama mafia dan preman masih merajalela, masyarakat yang menjadi korban. Tekanan akan datang berulang kepada rakyat.
“Kalau kita masih membiarkan mafia tanah merampas hak orang, atau preman-preman bebas menekan dan menakuti masyarakat, maka itu artinya kita belum benar-benar merdeka. Inilah PR besar penegak hukum untuk terus menunjukkan ketegasan dan keberpihakan pada masyarakat. Negara harus bersikap tangan besi kepada mereka-mereka yang suka menindas dan merebut hak. Tidak boleh ada ampun,” pungkasnya.
SUMBER : JAWA.POS
