Hukum Kriminal

Jaksa Nilai Putusan Belum Akomodasi Fakta Persidangan, Enam Terdakwa Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan

33
×

Jaksa Nilai Putusan Belum Akomodasi Fakta Persidangan, Enam Terdakwa Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan

Sebarkan artikel ini
Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Kalteng Hendri Hanafi.

PALANGKA RAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah resmi mengajukan banding atas putusan perkara korupsi tata kelola penjualan dan ekspor mineral zirkon, ilmenit, serta rutil. Langkah hukum tersebut ditempuh karena vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Kalteng Hendri Hanafi mengatakan, pihaknya tetap menghormati putusan majelis hakim yang menyatakan seluruh terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Namun, kejaksaan memiliki pertimbangan tersendiri terhadap sejumlah hal yang dinilai belum tercermin dalam hukuman yang dijatuhkan.

“Kita hormati keputusan majelis hakim terhadap penanganan perkara zirkon. Kedua, kita bersyukur bahwa majelis hakim berpendapat bahwa ini terbukti tindak pidana korupsi,” ujarnya di Kantor Kejati Kalteng, Kamis (19/11/2026).

Hendri menjelaskan, akta pernyataan banding telah didaftarkan sejak pekan lalu. Melalui upaya hukum tersebut, kejaksaan berharap pengadilan tingkat banding dapat kembali mencermati pertimbangan jaksa, terutama terkait fakta persidangan yang sebelumnya menjadi dasar dalam menyusun tuntutan terhadap masing-masing terdakwa. Jika hasil banding belum sesuai dengan pertimbangan kejaksaan, pihaknya membuka peluang melanjutkan upaya hukum hingga kasasi.

Dalam perkara yang berkaitan dengan tata kelola komoditas tambang periode 2020-2025 itu, enam terdakwa memang menerima hukuman lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa. Mantan Kepala Dinas ESDM Kalteng Vent Christway dijatuhi pidana enam tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta pidana tambahan Rp4,2 miliar. Padahal, JPU sebelumnya menuntut sembilan tahun penjara. Sementara itu, Erna Tri Susilawati yang dituntut 12 tahun penjara divonis lima tahun, sedangkan Fransisco Cosida juga dijatuhi lima tahun penjara.

Terdakwa lainnya, Heri Bowo, divonis empat tahun enam bulan penjara dengan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan. Indra Himawijaya dijatuhi empat tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 140 hari, sedangkan Handi Andi Wahyudi divonis empat tahun penjara dengan denda Rp300 juta subsider 100 hari. Vonis Handi juga terpaut cukup jauh dari tuntutan JPU yang sebelumnya meminta hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp750 juta.

Di sisi lain, pihak terdakwa juga memiliki pertimbangan terhadap putusan tersebut. Kuasa hukum Handi Andi Wahyudi, Suriansyah Halim, menyebut vonis empat tahun yang diterima kliennya merupakan hukuman paling ringan dibandingkan terdakwa lainnya. Meski demikian, pihaknya belum menentukan sikap untuk menerima putusan atau mengajukan banding karena masih perlu mempelajari pertimbangan hukum majelis hakim.

Sebelumnya, dalam pembelaan di persidangan, sejumlah terdakwa melalui penasihat hukumnya turut membantah atau mempersoalkan konstruksi perkara yang disampaikan JPU. Kuasa hukum Vent, misalnya, menyebut tidak ada bukti kliennya menerima keuntungan dari transaksi zirkon yang dipersoalkan serta meminta majelis hakim mempertimbangkan masa pengabdiannya selama 25 tahun. Sementara pihak Indra menyatakan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dilakukan atas arahan atasan dan uang CV Jasmin sebesar Rp415 juta telah dikembalikan. Perkara ini sendiri disebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp1,3 triliun. (ter)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *