Kalimantan TengahUtama

Tolak Uji Materi UU PPLH, Jangan Kriminalisasi Peladang Dayak

52
×

Tolak Uji Materi UU PPLH, Jangan Kriminalisasi Peladang Dayak

Sebarkan artikel ini
TOLAK UJI MATERI : Sejumlah ormas menolak uji materi Pasal 69 ayat (2) UU PPLH di Bundaran Telawang, Palangka Raya, Kamis (19/11/2026). Mereka menyuarakan perlindungan tradisi berladang masyarakat Dayak dan menolak kriminalisasi peladang tradisional. RICKY THEODORUS/RADAR KALTENG

PALANGKA RAYA – Penolakan terhadap permohonan uji materi Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) disuarakan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kalimantan Tengah. Mereka menilai ketentuan yang mengatur pengecualian pembakaran lahan untuk keperluan berladang masyarakat adat perlu tetap dipertahankan karena berkaitan keberlangsungan tradisi turun-temurun.

Aspirasi tersebut disampaikan melalui aksi damai yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kalteng bersama Forum Kebangsaan dan sejumlah elemen masyarakat di Bundaran Telawang, Kota Palangka Raya, Kamis (19/11/2026). Aksi itu bertepatan dengan sidang pemeriksaan berkas permohonan uji materi Pasal 69 ayam (2) UU No 32 Tahun 2009 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua DPW TBBR Kalteng Agusta Rachman mengatakan, permohonan uji materi yang diajukan Bima Sadiropa Sijabat dan tim tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap ruang hidup serta tradisi masyarakat adat Dayak, khususnya dalam menjalankan sistem berladang tradisional. “Kami meminta MK tidak menerima atau menolak gugatan uji materi terkait Pasal 69 ayat (2) mengenai pengecualian berladang tersebut,” tegasnya.

Menurut dia, praktik berladang dengan cara membakar tidak bisa disamakan begitu saja dengan pembakaran lahan secara liar. Terlebih pembukaan lahan skala besar. Sebab masyarakat adat Dayak memiliki aturan, tahapan, dan mekanisme tersendiri yang diwariskan turun-temurun dalam mengelola ladang.

Perladangan tradisional masyarakat adat Dayak sendiri dilakukan di tanah mineral yang dinilai cocok pertanian. Bukan di kawasan gambut. Luas lahan yang dibuka juga terbatas. Maksimal dua hektare sesuai peraturan daerah (perda). Pelaksanaannya secara gotong royong dengan memperhatikan mekanisme pembakaran yang berlaku.

“Sistem membakar pun ada metode dan mekanisme yang dilakukan bergotong royong. Tujuan kami hadir di sini agar ke depan para peladang tidak dikriminalisasi atas dasar membakar secara liar,” ujarnya.

Persoalan kabut asap yang kerap dikaitkan dengan aktivitas masyarakat peladang juga menjadi sorotan. Agusta menilai perlu ada pembedaan jelas antara praktik berladang tradisional dengan pembakaran lahan berskala luas yang diduga untuk kepentingan korporasi. Jangan sampai masyarakat adat justru menjadi pihak yang disalahkan ketika terjadi bencana asap akibat aktivitas pembukaan lahan oleh pihak lain.

Karena itu, pihaknya minta pemerintah daerah, mulai gubernur hingga bupati, memperkuat edukasi masyarakat mengenai batasan perladangan tradisional dan pembakaran yang melanggar hukum. Ia menegaskan, perlindungan terhadap kearifan lokal harus tetap berjalan seiring upaya menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran lahan.

Aksi solidaritas tersebut turut diikuti Pemuda Pancasila, IKB, ADB, Perpedayak, serta sejumlah organisasi dan paguyuban lainnya. Mereka menyuarakan dukungan terhadap perlindungan hak masyarakat adat dan minta agar tradisi berladang dijalankan sesuai ketentuan. Tak disamakan praktik pembakaran lahan yang merusak lingkungan. (ter/ens)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *