Palangka Raya

Status Tanggap Darurat Karhutla Berakhir 7 November

55
×

Status Tanggap Darurat Karhutla Berakhir 7 November

Sebarkan artikel ini
KONFERENSI PERS : Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya Hendrikus Satria Budi mempimpin konferensi pers penggunaan dana banpres karhutla Rp10 miliar di Aula BPBD Kota Palangka Raya, Minggu (1/11/2026). IFA/RADAR KALTENG

PALANGKA RAYA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya memperkirakan status tanggap darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini berlaku, tidak akan diperpanjang setelah berakhir pada 7 November 2026.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya Hendrikus Satria Budi mengatakan, kemungkinan tersebut melihat kondisi cuaca yang mulai memasuki masa pancaroba pada akhir Oktober dan diperkirakan berlanjut ke musim hujan pada November.

Meski demikian, keputusan terkait perpanjangan atau penghentian status tanggap darurat sepenuhnya berada di tangan Wali Kota Palangka Raya. “Melihat kondisi saat ini yang sudah memasuki masa pancaroba di akhir Oktober dan mulai memasuki musim hujan pada November, kemungkinan besar status tanggap darurat tidak akan diperpanjang. Namun keputusan tersebut sepenuhnya bergantung pada kebijakan bapak wali kota,” kata Hendrikus saat konferensi pers di Aula BPBD Palangka Raya, Minggu (1/11/2026).

Dia menjelaskan, masa tanggap darurat telah ditetapkan selama 30 hari dan akan berakhir 7 November 2026. Setelah itu, akan ada evaluasi untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Apabila status tanggap darurat tidak diperpanjang, penanganan bencana akan diarahkan pada masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Menurut Hendrikus, pada tahap tersebut BPBD akan mendata dan kaji berbagai kerusakan serta kerugian yang ditimbulkan akibat bencana, dengan melibatkan perangkat daerah terkait.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah kerusakan infrastruktur jalan akibat kebakaran. Sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan. Bahkan lapisan aspal amblas karena bagian bawah badan jalan tergerus api. “Kondisi tersebut nantinya akan kita kaji untuk menentukan langkah rekonstruksi. Pelaksanaan rehabilitasinya akan diserahkan kepada dinas teknis terkait, seperti PUPR,” jelasnya.

Selain infrastruktur, pendataan akan dilakukan terhadap sektor pertanian. Besaran kerugian masyarakat akan dihitung dan dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian untuk menentukan penanganannya.

Begitu pula terhadap rumah warga yang terbakar. Penanganannya akan melibatkan Dinas Sosial dan OPD teknis, termasuk mengkaji kategori bangunan yang berhak mendapat bantuan atau kompensasi dari pemerintah. “Kita masih perlu mengkaji kategori rumah yang akan mendapatkan bantuan, apakah rumah hunian permanen, rumah pondok, atau bangunan yang berada di kawasan rawan kebakaran,” ungkapnya.

Hendrikus juga berharap pembayaran honor atau insentif harian bagi relawan yang terlibat selama penanganan bencana dapat diselesaikan sebelum masa tanggap darurat berakhir.

Ia tidak ingin keterlambatan pembayaran seperti kejadian sebelumnya terulang. Karena itu, pihaknya berharap pembayaran honor relawan direalisasikan enam hari ke depan atau sebelum 7 November. “Mudah-mudahan dalam enam hari ke depan hal tersebut direalisasikan. Jangan sampai kejadian sebelumnya kembali terulang,” harapnya. (ifa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *