DPRD Palangka Raya

Inflasi Palangka Raya 4,73 Persen

53
×

Inflasi Palangka Raya 4,73 Persen

Sebarkan artikel ini
Ketua Bapemperda Kota Palangka Raya Khemal Nasery.

Khemal Nasery Soroti Beban Warga dan UMKM

PALANGKA RAYA – Tingginya angka inflasi di Kota Palangka Raya yang mencapai 4,73 persen hingga September 2026 menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palangka Raya Khemal Nasery menilai kenaikan harga kebutuhan pokok semakin menekan daya beli masyarakat sekaligus memperberat beban pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kota ini.

Khemal menegaskan, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ketika harga kebutuhan pokok terus meningkat, pendapatan masyarakat justru cenderung stagnan, bahkan menurun. Ketimpangan ini membuat masyarakat semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Persoalannya, kenaikan harga kebutuhan pokok tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat. Daya beli semakin turun, sementara kebutuhan hidup terus meningkat,” tegas Khemal, Rabu (28/10/2026).

Menurut dia, tekanan ekonomi juga dirasakan pelaku UMKM. Kenaikan harga bahan baku dan biaya operasional membuat pelaku usaha harus menanggung beban produksi yang semakin besar. Namun mereka tidak leluasa menaikkan harga jual karena kemampuan belanja konsumen terus melemah. “Modal dan biaya operasional naik, tetapi harga jual tidak bisa dinaikkan begitu saja karena daya beli masyarakat rendah. Ini persoalan yang sama-sama berat, baik bagi masyarakat maupun pelaku UMKM,” ujarnya.

Khemal mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota Palangka Raya memperkuat koordinasi mengendalikan dampak inflasi. Salah satu langkah yang mendesak adalah memperluas operasi pasar murah dan penyaluran bantuan kebutuhan pokok agar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Ia mengingatkan, operasi pasar tidak boleh hanya berpusat di kawasan perdagangan atau pasar tradisional. Kebijakan tersebut harus dirancang dengan mempertimbangkan keberlangsungan pedagang kecil yang juga sedang berjuang menghadapi tekanan ekonomi.

Menurut Khemal, Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, dan Sebangau perlu menjadi perhatian dalam pemerataan program bantuan, terutama di kawasan yang masyarakatnya rentan secara ekonomi.

Ia juga mengingatkan agar intervensi pemerintah tidak justru mematikan usaha pedagang kecil. Operasi pasar harus ditempatkan secara strategis sehingga masyarakat memperoleh akses terhadap bahan pokok terjangkau tanpa menciptakan persaingan harga yang semakin memberatkan pedagang tradisional.

“Jangan sampai pemerintah menjual dengan harga lebih murah tepat di lokasi pedagang kecil mencari nafkah, sehingga dagangan mereka tidak laku. Pemerintah harus hadir membantu masyarakat, tetapi keberlangsungan UMKM juga wajib dijaga,” katanya. (ifa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *