PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalteng Purdiono mengkritik wacana pemerintah pusat menyalurkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Menurutnya, pemerintah tak buru-buru mengubah skema pembayaran gaji ke Kopdes Merah. Justru seharusnya pemerintah membenahi sistem yang sudah berjalan daripada menghadirkan kebijakan baru yang berpotensi menambah persoalan.
“Saya justru mengkritik pemerintah. Pertama, kementerian jangan terlalu banyak berwacana. Kita kan sistem sudah ada. Kalau itu kurang, kita benahi, bukan kita ubah. Ini kan jadi masalah baru lagi,” tegasnya, Minggu (18/10).
Purdiono menilai, rencana tersebut perlu dikaji secara matang sebelum diterapkan. Sebab, koperasi memiliki karakteristik berbeda dengan lembaga keuangan yang selama ini menjalankan layanan penyaluran gaji. Kesiapan kelembagaan, tata kelola, serta kemampuan operasional perlu menjadi pertimbangan agar kebijakan tidak justru menimbulkan kendala baru bagi ASN.
Purdiono juga mengingatkan agar Kopdes Merah Putih tidak langsung dibebani tanggung jawab besar sebelum menunjukkan kemampuan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Menurutnya, koperasi harus tumbuh melalui proses, dengan mengutamakan kepentingan anggota sekaligus memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat.
“Koperasi itu kan usaha bersama, semestinya didirikan oleh masyarakat yang satu visi, anggota mendapat manfaat yang sama. Tentu saja untuk berputarnya roda perekonomian masyarakat. Nah, hal tersebut kan butuh proses,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah memberikan ruang bagi koperasi untuk berkembang dan membuktikan manfaatnya terlebih dahulu. Pengembangan koperasi juga dinilai dapat diarahkan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan catatan pengelolaan kedua lembaga harus profesional dan memiliki tujuan yang jelas.
“Lebih baik jangan terlalu banyak berwacana. Silakan saja Kopdes itu jalan dulu. Jalan saja belum, wacananya sudah terlalu jauh,” kata Purdiono.
Purdiono menegaskan, DPRD Kalteng mendukung pengembangan koperasi sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat. Namun, pemerintah diminta memastikan setiap rencana kebijakan didukung kesiapan pelaksanaan, kajian yang terukur, serta evaluasi yang jelas agar program tidak berhenti pada wacana, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.(sep/*)












