SAMPIT – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih membayangi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) membuat pemerintah daerah kembali memperpanjang status tanggap darurat. Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan kebakaran tetap berjalan maksimal di tengah sebaran titik api dan sulitnya proses pemadaman di sejumlah wilayah.
Koordinator Lapangan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Karhutla Kotim Rihel mengatakan, perpanjangan status tanggap darurat tersebut menyesuaikan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Status yang semula direncanakan hingga 31 Oktober, disesuaikan menjadi sampai 30 Oktober 2026.
“Tanggap darurat yang jelas pasti diperpanjang mulai hari ini. Rencana awal kami sampai 31 Oktober, namun disamakan dengan provinsi menjadi sampai 30 Oktober. Jadi kurang lebih diperpanjang 14 hari ke depan sambil terus kita evaluasi perkembangannya,” ujar Rihel saat diwawancarai, Jumat (16/10/2026).
Menurut dia, perpanjangan status diperlukan agar penanganan karhutla terus dilakukan intensif. Seluruh unsur dalam satgas tetap disiagakan mengantisipasi kebakaran yang berpotensi meluas. Terutama di wilayah dengan akses sulit dan keterbatasan sumber air.
Pemantauan peta titik panas dan aplikasi Sipongi, sebaran kebakaran menjadi perhatian di sejumlah kecamatan. Di antaranya Seranau, Pulau Hanaut, Teluk Sampit, Cempaga, hingga Parenggean. Di beberapa lokasi, kebakaran juga dilaporkan mendekati perbatasan kabupaten tetangga dan kawasan konsesi perusahaan.
Dalam mendukung penanganan selama masa tanggap darurat, lebih dari 200 personel gabungan bersiaga di posko induk. Mereka dari berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, dan petugas penanggulangan karhutla.
Dukungan operasional juga diperkuat melalui pengerahan lebih dari 30 kendaraan penyuplai air dari perangkat daerah serta bantuan perusahaan besar swasta (PBS) berupa selang, mesin pompa dan armada pengangkut air.
Namun Rihel mengakui, penanganan di lapangan masih menghadapi kendala. Terutama jauhnya sumber air dari titik kebakaran serta sulitnya akses menuju lokasi tertentu.
Di wilayah Seranau dan kawasan Genepo misalnya, petugas harus berjalan kaki 4 hingga 7 kilometer sambil membawa peralatan pemadaman karena medan curam, tidak memungkinkan kendaraan menjangkau lokasi. “Teman-teman gabungan TNI, Polri, dan posko harus berjalan kaki memanggul peralatan 4-7 km. Kendaraan seperti tossa tidak berani naik karena kemiringannya sangat curam,” ungkapnya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, petugas membuat sumur bor di sejumlah lokasi dan menerapkan sistem pemadaman estafet guna membatasi pergerakan api.
Selain dukungan personel dan peralatan, pemda menyiapkan anggaran operasional penanganan karhutla di kecamatan. Besarannya bervariasi. Mulai Rp100 juta hingga Rp300 juta, untuk menunjang kebutuhan BBM, insentif, konsumsi, dan operasional relawan. (pri/ens)
