KUALA KURUN – Kondisi jalan menuju wilayah Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, kembali menjadi sorotan. DPRD Gumas menilai, kerusakan jalan semakin parah akibat aktivitas angkutan material milik kontraktor yang diduga membawa muatan melebihi kapasitas atau tonase jalan.
Kerusakan tersebut terlihat di sejumlah titik jalur lintas Rungan, khususnya wilayah yang masuk daerah pemilihan (dapil) II. Kondisi cukup memprihatinkan terlihat sekitar kilometer 45 hingga Kelurahan Tumbang Rahuyan.
Ketua DPRD Gumas Binartha mengaku geram melihat kondisi jalan yang seharusnya dijaga dan diperhatikan bersama, justru semakin rusak akibat aktivitas angkutan material.
Dia menilai, kendaraan pengangkut kerikil maupun logistik yang melintas dengan muatan berlebih berpotensi mempercepat kerusakan badan jalan. Aspal yang sebelumnya masih dapat digunakan masyarakat kini mulai terkelupas dan berlubang. “Kami sangat kecewa dengan angkutan kerikil yang mereka bawa karena melebihi tonase. Tonase jalan ini hanya mampu sekitar 8 ton. Karena dipaksakan, akhirnya aspal terkelupas dan muncul gundukan hingga berlubang. Akibatnya, jalan yang setiap hari digunakan masyarakat terganggu,” tegas Binartha, Rabu (14/10/2026).
Menurut dia, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Jalan tersebut merupakan akses penting masyarakat di Rungan dan Manuhing. Kerusakannya secara langsung berdampak terhadap aktivitas warga.
Binartha menegaskan, pembangunan maupun pekerjaan proyek menggunakan jalan umum semestinya tidak meninggalkan persoalan baru bagi masyarakat. Jangan sampai proyek berjalan, kontraktor mendapat keuntungan, tapi masyarakat yang menanggung dampaknya.
Ia menyebut, seluruh anggota DPRD Gumas dari dapil II kecewa dengan kondisi tersebut. Menurutnya, pelaku usaha maupun kontraktor harus memiliki tanggung jawab terhadap infrastruktur yang mereka gunakan selama menjalankan pekerjaan. “Jangan hanya mengejar keuntungan, tetapi keselamatan dan kepentingan masyarakat pengguna jalan juga harus diperhatikan,” ujarnya.
Politikus Golkar itu minta persoalan tonase kendaraan pengangkut material menjadi perhatian serius. Pengawasan kendaraan yang melintas juga dinilai penting agar kerusakan jalan tidak semakin meluas.
Terlebih masyarakat di wilayah Rungan dan Manuhing sangat bergantung pada akses jalan tersebut untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Termasuk mobilitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga distribusi kebutuhan pokok.
Binartha menegaskan, pembangunan tidak boleh dibayar dengan rusaknya fasilitas publik. Jika jalan umum digunakan untuk mendukung aktivitas proyek, maka kepentingan dan keselamatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas. (nya/ens)
