PALANGKA RAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) menuai kritik keras dari sejumlah pemuda. Mereka mendesak Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya karena dinilai belum mampu memberikan solusi nyata di tengah kabut asap yang berdampak terhadap masyarakat.
Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan salah satu hotel di Kota Palangka Raya, Senin (12/10/26) malam. Hotel tersebut menjadi tempat menginap Raja Juli Antoni saat melakukan kunjungan kerja ke Kalteng.
Salah satu perwakilan pemuda, Aris, menilai penanganan karhutla membutuhkan langkah yang lebih tegas dan konkret dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan.
Menurutnya, persoalan yang terus berulang itu tidak cukup direspons melalui kunjungan kerja, tetapi harus diikuti upaya yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kalau tidak bisa menjadi menteri, mending mengundurkan diri saja dari Menteri Kehutanan,” ujar Aris dalam aksi tersebut.
Ia menilai kunjungan Raja Juli ke Kalteng yang telah berlangsung beberapa kali belum menunjukkan hasil yang dirasakan masyarakat. Sementara itu, kabut asap akibat karhutla terus menjadi persoalan yang mengancam kesehatan dan mengganggu kehidupan warga.
Aris juga menyoroti kondisi kelompok rentan, terutama anak-anak dan lanjut usia, yang berisiko terdampak paparan asap. Ia mempertanyakan sejauh mana langkah pemerintah mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.
“Kalau tidak becus menjadi menteri, mending mundur saja, digantikan orang lain yang lebih baik dan lebih tegas. Apalagi situasi saat ini, kami masyarakat Kalteng sedang tidak baik-baik saja,” tegasnya.
Menurut Aris, pemerintah pusat perlu memperkuat penanganan karhutla agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial maupun publikasi. Ia berharap ada langkah yang lebih efektif untuk mengendalikan kebakaran sekaligus mengurangi dampak asap terhadap masyarakat.
Menanggapi sorotan terhadap penanganan karhutla, Raja Juli Antoni menegaskan pemerintah tidak tinggal diam. Ia menyatakan pemerintah pusat dan daerah terus berupaya menangani kebakaran yang terjadi di Kalteng.
“Jadi bukan sama sekali kita lepas tangan, cuci tangan, sama sekali tidak,” tegas Raja Juli saat memberikan keterangan di KM 23 kawasan Taman Nasional Sebangau, Selasa (13/10/26).
Ia menunjuk keterlibatan berbagai unsur di lapangan, mulai dari gubernur, wali kota, hingga personel TNI dan Polri yang terlibat dalam upaya pemadaman. Menurutnya, kondisi petugas yang kelelahan menunjukkan penanganan karhutla terus dilakukan secara langsung.
“Bisa dilihat di lapangan, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, TNI-Polri. Teman-teman di atas itu, bagaimana mata mereka kan? Sudah merah, sudah kelelahan, tapi karena ini tugas, mereka tetap ada di lapangan untuk bekerja secara riil, secara konkret,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi respons pemerintah atas kritik yang muncul di tengah persoalan karhutla di Kalteng. Namun, bagi para pemuda yang menggelar aksi, kehadiran pejabat dan petugas di lapangan belum cukup apabila belum disertai hasil penanganan yang nyata bagi masyarakat.
Perbedaan pandangan ini menempatkan efektivitas penanganan karhutla sebagai persoalan utama yang perlu dijawab. Di satu sisi, pemerintah menyatakan upaya pemadaman terus berjalan dengan melibatkan berbagai unsur. Di sisi lain, masyarakat menuntut langkah yang lebih tegas dan hasil yang dapat dirasakan, terutama dalam mengendalikan kebakaran serta mengurangi paparan asap.
Dengan demikian, tantangan penanganan karhutla tidak hanya terletak pada pengerahan personel, tetapi juga pada kemampuan pemerintah memastikan upaya tersebut efektif menekan kebakaran dan melindungi masyarakat dari dampaknya. (ifa/)
