DPRD Kalimantan Tengah

‎Dewan Minta Penanganan Karhutla Dievaluasi Total

34
×

‎Dewan Minta Penanganan Karhutla Dievaluasi Total

Sebarkan artikel ini
‎DISKUSI : Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi berdiskusi dengan Kepala OPD saat melakukan kunjungan kerja ke salah satu OPD di Kalteng. BUDHI SEPRATAMA PUTRA//RADAR KALTENG

‎PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng diminta untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) hingga tingkat kabupaten/kota.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi mengingat hingga kini Karhutla yang menyebabkan kabut asap  masih terjadi di wilayah Kalteng.

Ia berharap Pemprov Kalteg segera mempertemukan seluruh kepala daerah untuk mengetahui kendala dan kesiapan penanganan di masing-masing wilayah.

‎Menurut Junaidi, kondisi setiap kabupaten/kota tidak selalu sama, terutama dari sisi kemampuan anggaran maupun kesiapan sarana penanganan karhutla. Karena itu, dukungan provinsi perlu disesuaikan dengan persoalan yang benar-benar dihadapi daerah.

‎‎“Harapan kita, pemerintah provinsi bisa melakukan rapat koordinasi dengan wali kota dan bupati se-Kalteng dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan penanganan karhutla di akhir tahun 2026 ini,” katanya, Senin (5/10).

‎‎Ia menilai persoalan anggaran juga harus dibicarakan bersama apabila terdapat kabupaten atau kota yang mengalami keterbatasan. Pemerintah daerah dapat melihat kembali ruang fiskalnya, termasuk kemungkinan mengakomodasi kebutuhan penanganan melalui APBD Perubahan apabila masih memungkinkan.

‎‎“Kalau memang ternyata kabupaten/kota kesulitan masalah anggaran, maka perlu dibicarakan dan dicari solusinya.  Karena kita belum tahu apakah masing-masing kabupaten/kota sudah melakukan pembahasan APBD Perubahan,” ujarnya.

‎‎Junaidi mengingatkan kesiapan provinsi tidak akan cukup apabila daerah kabupaten dan kota tidak memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi karhutla. Menurutnya, penanganan harus dibangun sebagai satu kesatuan agar tidak ada wilayah yang tertinggal ketika kebakaran masih terjadi.

‎‎“Walaupun provinsi persiapannya matang dan siap, tetapi kabupaten/kota tidak siap, sama juga,” tegasnya.

‎‎Ia mendorong rapat koordinasi tidak hanya membahas persoalan anggaran, tetapi juga mengevaluasi kesiapan personel, peralatan dan kondisi lapangan. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi apabila kondisi kering bertahan lebih lama dari perkiraan.‎

‎Junaidi berharap koordinasi lintas daerah segera dilakukan sehingga persoalan yang muncul di lapangan dapat diketahui lebih awal dan dicarikan solusi bersama, terutama jika karhutla masih berlanjut hingga akhir tahun.(sep/*)

‎

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *