DPRD Kalimantan Tengah

‎APBD Kalteng 2026 Tembus Rp5,58 T

23
×

‎APBD Kalteng 2026 Tembus Rp5,58 T

Sebarkan artikel ini
‎Juru Bicara Banggar DPRD Kalteng, Bryan Iskandar. BUDHI SEPRATAMA PUTRA//RADAR KALTENG

‎‎PALANGKA RAYA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng tahun Anggaran 2026 mencapai Rp5,581 triliun lebih. Ini setelah adanya perubahan anggaran yang disetujui DPRD Kalteng.

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Bryan Iskandar menyampaikan dalam struktur Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp5,355 triliun lebih, sedangkan belanja mencapai Rp5,581 triliun lebih. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp225,517 miliar yang ditutup melalui skema pembiayaan daerah.

Perubahan APBD tahun 2026, kata Bryan  karena terdapat perkembangan situasi yang membuat sejumlah asumsi APBD murni tidak lagi sepenuhnya sesuai. Perubahan tersebut mencakup asumsi makroekonomi, kemampuan fiskal daerah, proyeksi pendapatan, alokasi belanja hingga sumber dan penggunaan pembiayaan.

‎“Dewan dapat memahami berbagai asumsi dan pertimbangan yang mendasari dilakukannya perubahan terhadap APBD Murni,” kata Bryan dalam laporan Banggar, Selasa (29/9)

‎

‎

‎Bryan menjelaskan, perubahan pendapatan juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kerangka pendanaan. Selain itu, SiLPA tahun sebelumnya turut memengaruhi kapasitas fiskal daerah dan kemudian berdampak terhadap proyeksi belanja.

‎

‎“Adanya penyesuaian target pendapatan daerah dalam rancangan kerangka pendanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBD Murni,” ujarnya.

‎

‎Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp226,072 miliar lebih, terdiri atas penggunaan SiLPA sekitar Rp216,072 miliar dan penerimaan utang daerah Rp10 miliar. Setelah memperhitungkan pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto mencapai sekitar Rp225,517 miliar dan SiLPA tahun berkenaan ditetapkan nihil.

‎

‎Perubahan APBD tersebut selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah hingga akhir tahun anggaran 2026.(sep/*)

‎

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *