PALANGKA RAYA – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari meminta pelaksanaan program dalam APBD 2027 tidak menumpuk pada penghujung tahun.
Pemerintah daerah diharapkan mulai melaksanakan program prioritas mulai berjalan sejak awal tahun agar anggaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ansyari mengatakan ketepatan waktu program harus menjadi perhatian dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD. Menurutnya, program yang telah ditetapkan jangan hanya dikejar ketika tahun anggaran hampir berakhir.
“Kalau program sudah ditetapkan, dari awal tahun harus dipersiapkan. Jangan sampai pelaksanaannya menunggu sampai akhir tahun, sehingga pekerjaan menumpuk dan akhirnya dikebut,” katanya, Selasa (29/9).
Ansyari juga menyoroti rencana rasionalisasi belanja dalam APBD 2027. Menurut Ansyari, pemerintah perlu terbuka mengenai program dan kegiatan yang dinilai tidak lagi menjadi prioritas, termasuk besaran anggaran yang dapat dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih menyentuh masyarakat.
“Kalau ada rasionalisasi, harus jelas program mana yang tidak prioritas dan berapa anggaran yang bisa dialihkan. Jangan sampai rasionalisasi hanya dipahami sebagai pengurangan anggaran, tetapi tidak jelas arahnya,” ujarnya.
Ansyari menilai keterlambatan pelaksanaan program bukan sekadar persoalan penyerapan anggaran. Jika kegiatan baru dikerjakan menjelang akhir tahun, waktu pengerjaan menjadi terbatas dan pengawasan terhadap kualitas pekerjaan juga berpotensi tidak maksimal.
Ia meminta organisasi perangkat daerah menyiapkan tahapan kegiatan sejak awal, mulai dari perencanaan hingga proses pengadaan. Evaluasi realisasi anggaran juga perlu dilakukan secara berkala agar kendala dapat diketahui dan diselesaikan sebelum memasuki akhir tahun.
“Yang paling penting APBD ini jangan hanya habis secara administrasi, tetapi programnya selesai dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Ansyari.
DPRD Kalteng berharap Pemprov Kalteng memperkuat pengendalian pelaksanaan APBD 2027 dengan target yang terukur. Setiap program prioritas perlu memiliki jadwal yang jelas sehingga tidak terjadi penumpukan pekerjaan maupun belanja pada akhir tahun anggaran.(sep/*)
