PALANGKA RAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) dinilai tidak cukup hanya mengandalkan anggaran dana ketika kebakaran sudah terjadi.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono menilai kemampuan daerah melakukan pencegahan sangat bergantung pada dukungan pendanaan yang memadai sejak sebelum bencana terjadi.
Purdiono mengaitkan persoalan tersebut dengan keterbatasan fiskal daerah dan mekanisme pembagian Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya, daerah memiliki wilayah dan sumber daya yang besar, tetapi ruang pembiayaan untuk melakukan langkah antisipasi masih terbatas.
“Perizinannya semua diambil di pusat. Pajaknya diambil pemerintah pusat,” katanya, Jumat (25/9).
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena ketika terjadi persoalan lingkungan seperti karhutla, pemerintah daerah tetap dituntut melakukan penanganan di lapangan. Padahal, upaya pencegahan membutuhkan anggaran, personel, peralatan, serta kesiapan sebelum api meluas.
“Kalau terjadi masalah karhutla, seluruh daerah yang menangani dan itu dananya dari mana?. Kebakaran hebat tahun ini karena kita kurang antisipatif dari segi pendanaan,” ujarnya.
Purdiono menegaskan, langkah antisipasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan pembiayaan. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, pemerintah akan kesulitan menyiapkan berbagai kebutuhan sebelum kebakaran terjadi.
“Seperti yang saya bilang sebelumnya antisipatif kan butuh dana. Kalau sudah seperti ini sulit kita menanggulanginya,” tegasnya.
Pemprov Kalteng sendiri dalam penanganan karhutla 2026 telah melakukan pergeseran BTT sebesar Rp3 miliar ke BPB-PK pada tahap siaga bencana, serta memperkuat dukungan melalui DBH Reboisasi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan dan kesiapsiagaan menghadapi dampak karhutla.
Purdiono berharap kebijakan anggaran ke depan lebih menempatkan pencegahan sebagai bagian penting dari penanganan karhutla, sehingga daerah tidak terus-menerus berada pada posisi mengeluarkan biaya besar setelah kebakaran meluas.(sep/*)
