PALANGKA RAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Kalangan DPRD Kalteng meminta pemerintah memastikan Belanja Tidak Terduga (BTT) cukup untuk mendukung penanganan hingga pemulihan pascabencana.
Anggota DPRD Kalteng, Okki Maulana menekankan penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan. Kabut asap dapat mengganggu kesehatan masyarakat, proses pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi sehingga penanganannya membutuhkan dukungan lintas sektor.
“Karhutla ini dampaknya luas, jadi penanganannya juga harus kita lihat secara menyeluruh. Bukan hanya bagaimana api bisa segera dipadamkan, tetapi bagaimana masyarakat tetap terlindungi selama kondisi darurat,” katanya, Selasa (22/9).
Menurutnya, penguatan penanganan karhutla juga terlihat dari dukungan pemerintah pusat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto datang ke Kalteng untuk memantau langsung penanganan karhutla, belum lama ini. Dalam dukungan operasi udara, BNPB mengerahkan enam helikopter water bombing untuk membantu pemadaman.
“Kita tentu mengapresiasi dukungan dari pemerintah pusat, termasuk pengerahan enam helikopter water bombing. Ini menunjukkan penanganan karhutla memang membutuhkan kerja bersama dan dukungan sumber daya yang kuat,” ujar Okki.
Menurut Ketua umum forum relawan pemadam kebakaran dan pertolongan Kota Palangka Raya tersebut, dukungan perlu diikuti kesiapan di tingkat daerah agar bantuan dan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan lapangan.
“Yang paling penting bagaimana seluruh dukungan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait harus terus memperkuat koordinasi, sehingga penanganan di lapangan bisa berjalan cepat dan efektif,” jelasnya
Perhatian khusus diberikan terhadap penggunaan BTT dalam kondisi darurat. Okki meminta pemerintah memastikan kecukupan anggaran untuk mendukung pencegahan, operasi pemadaman, kebutuhan logistik dan sarana personel, sekaligus perlindungan masyarakat yang terdampak asap.
“BTT harus dipastikan tersedia sesuai kebutuhan di lapangan. Kalau memang ada kebutuhan untuk personel, peralatan, logistik maupun masyarakat terdampak, semuanya harus bisa ditangani dengan baik,” tegas Okki.
Okki berharap penguatan penanganan saat ini juga menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla berikutnya.(sep/*)
