DPRD Kalimantan Tengah

‎Harga Eceran Pertalite Rp18 Ribu, Pertamina Diminta Penuhi Kouta

32
×

‎Harga Eceran Pertalite Rp18 Ribu, Pertamina Diminta Penuhi Kouta

Sebarkan artikel ini
‎FOTO : Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi BUDHI SEPRATAMA PUTRA//RADAR KALTENG

PALANGKA RAYA –  Harga eceran Pertalite di Kota Palangka Raya tembus Rp 18.000/liter. Padahal pemerintah sudah memberikan imbauan kepada sejumlah pengecer agar harga eceran tertinggi Pertalite Rp 13.000/liter.

Kenaikan harga eceran Pertalite yang terlalu tinggi ini disebabkan masyarakat tidak ingin berlama-lama mengantri bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasion Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Mereka memilih membeli BBM di pinggir jalan.

Menyikapi masalah itu, Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi meminta Pertamina memastikan pasokan BBM ke SPBU di Palangka Raya sesuai kebutuhan agar antrean tidak kembali mengular dan harga di tingkat eceran tidak semakin tinggi.

‎Menurut Junaidi, antrean panjang yang terjadi di hampir seluruh SPBU menjadi tanda bahwa penyaluran BBM perlu dievaluasi. Ia berpendapat, selama kebutuhan dan kuota BBM dipenuhi, antrean panjang semestinya tidak terjadi.

‎

‎“Rumus terjadi antrean itu sederhana saja. Berarti   pasokan BBM dari Pertamina ke SPBU kurang. Selama kuotanya dipenuhi, salurannya cukup, tidak mungkin ada antrean,” katanya, Jumat (18/9).

‎

‎Ia menyebut kebutuhan BBM Kota Palangka Raya sekitar 205 kiloliter (KL) per hari. Kuota tersebut dinilai harus dipenuhi untuk menjaga ketersediaan BBM di SPBU.

‎“Kalau memang kebutuhan kita dalam per hari 205 KL kan, wajib itu dipenuhi agar tidak terjadi antrean,” tegas Junaidi.

‎

‎Junaidi mengakui kenaikan harga di tingkat pengecer merupakan konsekuensi ketika masyarakat kesulitan mendapatkan BBM di SPBU. Karena barang yang tersedia terbatas sementara kebutuhan tetap tinggi, harga di tingkat eceran ikut terdorong naik.

‎

‎“Artinya begini, kan hukum ekonomi. Kalau barang langka, otomatis harga naik,” ujarnya.

‎

‎Legislator Fraksi Demokrat meminta pemerintah dapat melakukan intervensi dengan mengatur batas maksimal atau harga eceran tertinggi (HET). Pengaturan harga dinilai tidak akan cukup apabila persoalan pasokan belum diselesaikan.

‎

‎“Ya memang pemerintah  harus bisa melakukan intervensi, mengatur batas maksimal atau harga eceran tertinggi. Tapi selama pasokan tidak dipenuhi masih tetap terjadi antrean,” katanya.

‎

‎Junaidi mendorong Pertamina menambah pasokan apabila antrean kembali terjadi selama beberapa hari. Ia mengusulkan penyaluran sementara hingga 300 KL per hari untuk mempercepat penguraian antrean.

‎

‎“Kalau memang terjadi antrean seperti kemarin, tiga hari berturut-turut misalnya, tambah aja  300 kiloliter, pasti terurai antrean,” tegasnya.

‎Terkait penjelasan Pertamina bahwa peralihan sebagian konsumen dari Pertamax ke Pertalite turut meningkatkan permintaan, Junaidi memiliki pandangan berbeda. Ia menilai antrian terjadi karena pasokan BBM yang tidak dipenuhi.

Junaidi tetap meminta persoalan tersebut diselesaikan dengan memastikan pasokan sesuai kebutuhan masyarakat. Kelancaran distribusi menjadi kunci agar antrean tidak kembali terjadi dan masyarakat tidak semakin terbebani harga BBM di tingkat pengecer.(sep/*)

‎

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *