DPRD Gunung Mas

Dewan Minta Pemda Tekan Angka Pengangguran

22
×

Dewan Minta Pemda Tekan Angka Pengangguran

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Gunung Mas Herbert Y Asin. Foto: ist

Harus Ada Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Ekonomi Lokal

KUALA KURUN – Angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) masih tergolong tinggi. Untuk itu, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunung Mas minta kepada pemerintah daerah (pemda) setempat untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di kabupaten itu.

Anggota DPRD Gunung Mas Herbert Y Asin mengatakan, pemerintah daerah harus mencari cara untuk menekan angka pengangguran dan jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan di Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau saat ini.

Menurut Aker—sapaan akrab Herbert Y Asin, satu-satunya upaya untuk menekan jumlah penduduk miskin di daerah ini, yaitu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas harus mengadakan program pemberdayaan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Satu-satunya upaya pemda untuk menekan jumlah penduduk miskin dan pengangguran harus ada program pemberdayaan tenaga kerja lokal,” katanya, beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Herbert Y Asin, Pemda Gumas harus mengeluarkan kebijakan atau peraturan daerah untuk mewajibkan perusahaan yang beroperasi di wilayah itu untuk memprioritaskan masyarakat lokal atau sekitar perusahan bekerja di perusahaan.

Politikus dari wilayah I yang meliputi Kecamatan Kurun, Sepang dan Mihing Raya ini menjelaskan, program pemerintah daerah itu harus memastikan apa saja yang bisa dijalankan, atau bagaimana efektifitasnya untuk mengentaskan angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas.

“Problem ini yang harus diantisipasi oleh pemda, untuk mengurangi angka pengguran di daerah kita. Pemerintah daerah juga harus menyediakan balai kerja untuk meciptakan lapangan kerja, supaya mereka mendapatkan kesempatan kerja di perusahaan,” tegasnya.

Herbert mengatakan, angka kemiskinan dapat menjadi sebuah gambaran tentang keberhasilan pembangunan di wilayah Gunung Mas. Termasuk dampak pembangunan terhadap taraf hidup masyarakat. Oleh sebab itu, angka pengangguran dan kemiskinan harus menjadi perhatian serius semua pihak, termasuk kalangan dewan.

“Kalau angka kemiskinan bisa pemkab tekan, maka program atau rasio pembangunan dan kesejahteraan akan berhasil. Itu yang harus kita lakukan, supaya Gumas bebas dari kemiskinan,” pungkasnya. (nya/ens)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *