PALANGKA RAYA – Pemerintah pusat menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi.
Informasi yang beredar, Kalteng dapat bantuan dari Pemerintah pusat sebesar Rp 40 Miliar untuk penanganan Karhutla di Kalteng. Dana tersebut sudah ditransfer ke rekening ke Pemprov Kalteng.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi menyatakan dukungan anggaran tersebut sangat dibutuhkan Kalteng. Terlebih, dalam Kebijakan Umum APBD Perubahan 2026, pemerintah pusat disebut telah mentransfer bantuan untuk penanganan karhutla sebesar Rp40 miliar.
“Apakah dana Rp 40 Miliar itu bagian dari Rp760 miliar yang akan dibagi ke tujuh provinsi. Atau bantuan di luar dari dana yang Rp 750 milair. Ini peluang yang sangat luar biasa. Memang harus dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi,” tegas Junaidi.
Junaidi menyambut positif kebijakan tersebut. Menurutnya dukungan tersebut dinilai menjadi peluang bagi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk memperkuat penanganan karhutla yang masih berlangsung.
“Kita dari DPRD Kalteng menyambut positif dan memberikan apresiasi kalau memang yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri benar, bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran kurang lebih Rp760 miliar untuk penanganan karhutla dalam jangka pendek dan akan dibagi ke tujuh provinsi,” katanya, belum lama ini.
Junaidi menilai Pemprov Kalteng perlu bergerak cepat agar peluang mendapatkan dukungan anggaran tersebut tidak terlewat. DPRD, kata dia, tidak hanya menyambut kebijakan pusat, tetapi juga mendorong pemerintah daerah segera memenuhi berbagai persyaratan yang diperlukan.
“Kalau memang harus dibarengi dengan peraturan kepala daerah, segera dibuat. Kalau harus dipayungi dengan peraturan gubernur, segera dibuat. Yang penting bagaimana dana ini bisa cepat masuk ke rekening kita, kemudian kita manfaatkan untuk penanganan bencana karhutla yang sedang terjadi di wilayah Kalteng,” ujarnya.
Ia mengingatkan, kebutuhan terhadap dukungan anggaran tersebut tidak terlepas dari kondisi karhutla yang belum menunjukkan kepastian kapan akan berakhir. Ancaman kebakaran dan dampaknya terhadap masyarakat berpotensi berlangsung lebih panjang apabila kondisi cuaca kering masih terjadi.
“Yang tidak menutup kemungkinan bisa saja sampai akhir Oktober. Cuma tanda-tanda alamnya, tanda-tanda hilalnya belum ada. Bisa-bisa sampai Desember, bisa-bisa sampai 2027 bulan tiga, sebagaimana informasi dari BMKG,” pungkasnya.(sep/*)
