PALANGKA RAYA – Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya 2026 hingga 31 Juli baru mencapai Rp 496,5 miliar atau 40,46 persen dari plafon belanja lebih dari Rp1,2 triliun.
Capaian tersebut menjadi perhatian Fraksi NasDem di DPRD Kota Palangka Raya. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya didorong tidak hanya mempercepat penyerapan anggaran, tapi juga mengevaluasi program dan kegiatan yang realisasinya masih rendah.
Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Kota Palangka Raya Rana Muthia Oktari mengatakan, capaian belanja tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan pada sisa tahun anggaran.
“Realisasi belanja sebesar 40,46 persen hingga akhir Juli menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan pada sisa tahun anggaran,” katanya.
Menurut dia, percepatan penyerapan anggaran penting dilakukan agar program pembangunan yang telah direncanakan tidak terlambat dilaksanakan dan manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Namun NasDem mengingatkan percepatan tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian angka serapan. Setiap program tetap harus dilaksanakan secara efektif, berkualitas dan tepat sasaran.
“Percepatan penyerapan anggaran harus tetap mengedepankan efektivitas dan kualitas pelaksanaan program sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” ujar Rana.
Karena itu, Fraksi NasDem minta Pemko Palangka Raya mengevaluasi program dan kegiatan yang hingga pertengahan tahun anggaran masih menunjukkan realisasi rendah.
Evaluasi dinilai penting untuk mengetahui kendala pelaksanaan sekaligus memastikan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
Di sisi lain, realisasi pendapatan daerah hingga 31 Juli tercatat Rp 581,3 miliar atau 48,55 persen dari target Rp 1,1 triliun.
Sementara dalam rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah diusulkan sebesar Rp 1,22 triliun atau meningkat 2,41 persen dibandingkan pagu murni. Belanja daerah direncanakan menjadi Rp 1,27 triliun atau naik 4,26 persen.
NasDem berharap perubahan APBD tidak sekadar menjadi penyesuaian angka anggaran, tetapi menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan program.
“Setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Palangka Raya,” pungkasnya. (ifa)
