DPRD Kalimantan Tengah

‎Golkar Minta APBD-P Berdampak Nyata

46
×

‎Golkar Minta APBD-P Berdampak Nyata

Sebarkan artikel ini
‎FOTO : Anggota DPRD Kalteng Fraksi Golkar, Rahadian Fani berbincang dengan rekan sesama Fraksi Golkar, Noor F Kamayanti. FOTO: BUDHI SEPRATAMA PUTRA//RADAR KALTENG

PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi Kalteng memastikan perubahan komposisi belanja daerah dalam APBD Perubahan 2026 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

‎Juru Bicara Fraksi Golkar Kalteng, Rahadian Fani menyampaikan catatan tersebut dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Kantor DPRD Kalteng, Kamis (10/9). Ia mengatakan Belanja Daerah dalam rancangan perubahan APBD meningkat dari Rp5,452 triliun menjadi Rp5,541 triliun atau bertambah sekitar Rp89,036 miliar.

‎“Perubahan tersebut perlu dipastikan benar-benar meningkatkan kualitas belanja dan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

‎Fraksi Golkar mencermati perubahan komposisi belanja yang cukup signifikan. Belanja Operasi turun Rp275,033 miliar, sedangkan belanja bantuan sosial meningkat Rp28,557 miliar menjadi Rp143,569 miliar. Belanja Modal juga naik Rp103,506 miliar menjadi Rp628,523 miliar, terutama untuk Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin.

‎

‎Pada pos lainnya, Belanja Transfer meningkat menjadi Rp1,011 triliun. Sementara Belanja Bantuan Keuangan justru mengalami penurunan sekitar Rp53,520 miliar menjadi Rp17,273 miliar. Kondisi tersebut menurut Fraksi Golkar perlu dicermati agar perubahan anggaran tidak hanya terlihat pada sisi nominal, tetapi juga menghasilkan program yang dapat dirasakan masyarakat.

‎

‎Rahadian menilai realokasi anggaran harus mempunyai arah yang terukur. Pemerintah daerah juga perlu memperhitungkan waktu pelaksanaan, mengingat perubahan APBD 2026 berjalan pada tahun anggaran yang tersisa.

‎

‎“Mohon penjelasan arah dan hasil realokasi tersebut serta memastikan tambahan belanja siap dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran,” pungkasnya.

‎

‎DPRD Kalteng berharap perubahan belanja dapat diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung dan mampu diselesaikan sesuai target. Pemerintah provinsi juga diminta memperkuat pengawasan pelaksanaan agar tambahan anggaran tidak berujung pada rendahnya serapan maupun manfaat yang tidak optimal bagi masyarakat.(sep/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *