PALANGKA RAYA – Peningkatan kesejahteraan menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat kepada Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong saat melaksanakan reses di Kabupaten Gunung Mas dan Katingan.
Bantuan bibit kelapa sawit dan ternak menjadi usulan yang paling banyak disampaikan masyarakat. Sejak beberapa tahun belakangan ini masyarakat di dua kabupaten ini memang lagi gencar berkebun kepala sawit.
Arton mengatakan reses yang dilaksanakan selama beberapa hari di kedua daerah tersebut bertemu dengan berbagai unsur masyarakat. Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hingga unsur pemerintahan lainnya.
“Dalam pelaksanaan kegiatan itu, kita melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, baik itu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kemudian juga termasuk dengan pemerintahan desa—kades dan lain-lain, BPD,” ujarnya, Kamis (10/9).
Menurutnya, aspirasi yang muncul umumnya berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah warga menyampaikan kebutuhan pengadaan bibit, baik bibit ternak maupun tanaman perkebunan.
Khusus usulan bantuan bibit kelapa sawit, Arton menyebut masih terdapat kendala terkait status kawasan hutan. Karena persoalan tersebut belum sepenuhnya tuntas, pemerintah provinsi belum dapat mengakomodasi bantuan bibit sawit yang diusulkan masyarakat.
Selain sektor perkebunan, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan pembangunan dan peningkatan jalan desa. Ada pula aspirasi dari wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik agar mendapat bantuan pembangkit listrik tenaga surya melalui Solar Home System (SHS).
Arton mengatakan seluruh aspirasi yang muncul dalam pertemuan telah dituangkan dalam berita acara. Selanjutnya, usulan tersebut akan dipilah berdasarkan kebutuhan dan tingkat urgensinya untuk diteruskan melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD.
“Tidak semua yang diusulkan itu kita akomodir keinginan mereka ini akan dilanjutkan ke dalam pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kalteng dan akan dilihat berdasarkan prioritas di desa itu,” katanya.
Ia menegaskan keterbatasan kemampuan keuangan daerah juga menjadi pertimbangan dalam menentukan program yang dapat diperjuangkan. Karena itu, kebutuhan paling mendesak masyarakat menjadi dasar utama dalam penyusunan usulan pembangunan.
“Kita selalu menyarankan mana yang paling prioritas dulu. Mana yang dibutuhkan dan sangat mendesak oleh masyarakat,” tegas Arton.
Arton berharap aspirasi yang telah dihimpun dalam reses dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan. Terutama program yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.(sep/*)
