Wakil Ketua Dewan Soroti Warga Gumas Terjebak PETI
KUALA KURUN – Ketika lapangan pekerjaan terasa sempit, perut tetap harus diisi. Di tengah kondisi itu, sebagian masyarakat Kabupaten Gunung Mas (Gumas) memilih jalan yang berisiko dengan menggantungkan hidup dari pertambangan tanpa izin (PETI).
Kondisi tersebut mendapat sorotan Wakil Ketua DPRD Gumas Nomi Aprilia. Ia menilai pemerintah daerah tidak cukup hanya mengimbau masyarakat agar tidak melakukan PETI. Tapi juga harus menghadirkan pilihan pekerjaan yang nyata dan menjanjikan bagi masyarakat lokal.
“Sampai saat ini masyarakat kita tidak jarang menggantungkan hidup mereka dengan mengandalkan pekerjaan yang tidak jelas, misalnya melakukan PETI. Karena itu mereka lakukan untuk menutupi biaya sehari-hari. Saran kami agar masyarakat lokal kita ini harus selalu diperhatikan dari segi pekerjaan,” kata Nomi, belum lama ini.
Menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, persoalan PETI tidak bisa dilihat hanya dari sisi pelanggaran hukum. Ada persoalan ekonomi yang harus ikut diselesaikan. Terutama bagaimana masyarakat memperoleh sumber penghasilan legal, produktif dan mampu bertahan dalam jangka panjang. “Jangan sampai masyarakat dilarang bekerja, tapi tidak diberi pilihan pekerjaan,” tegas Nomi.
Dia mendorong pemerintah daerah serius membuka peluang usaha berbasis perkebunan bagi masyarakat lokal. Menurutnya, masih banyak lahan yang belum produktif dan sebenarnya bisa dikembangkan menjadi sumber penghasilan keluarga. Salah satu komoditas yang dinilai memiliki peluang adalah kelapa sawit.
“Kalau kita melihat komoditas yang semua masyarakat bisa merawat yaitu perkebunan sawit, maka dari itu hendaknya pemda dapat mengarahkan masyarakat yang punya lahan kosong agar dibudidayakan tanaman kelapa sawit untuk ketahanan selain padi,” jelasnya.
Dia mengakui membangun perkebunan tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Tanaman sawit membutuhkan waktu sekitar empat tahun hingga menghasilkan. Selain memerlukan modal sejak pembelian bibit, penanaman hingga pemeliharaan.
Karena itu, Nomi minta pemerintah hadir bukan hanya melalui program, tapi juga fasilitas nyata. Seperti bantuan bibit dan pendampingan kelompok tani yang ingin mengembangkan perkebunan. “Kami yakin kalau saja setiap kepala keluarga paling sedikit memiliki luas lahan sekitar dua hektare saja lahan sawit, artinya ekonomi masyarakat ada jaminan mereka ke depan,” ungkapnya.
Menurut dia, pola seperti itu dapat menjadi salah satu jalan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pekerjaan yang tidak memiliki kepastian. Ibu dua anak itu juga menyebut Gumas masih memiliki cukup banyak lahan yang berpotensi dikembangkan untuk sektor perkebunan. (nya/ens)
