Pulang Pisau

Bupati Ahmad Rifa’i Apresiasi BNPB dan TNI Polri

41
×

Bupati Ahmad Rifa’i Apresiasi BNPB dan TNI Polri

Sebarkan artikel ini
RAPAT EVALUASI : Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifa'i menghadiri Rapat Evaluasi Penanggulangan Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah di Pos Lapangan Karhutla Jekan Raya, Palangka Raya, Jumat (11/9/2026) lalu. FOTO HUMAS UNTUK RADAR KALTENG

Dalam Koordinasi dan Bantuan Penanggulangan Karhutla

PULANG PISAU – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas lembaga. Koordinasi itu perlu dilakukan dalam upaya menanggulangi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Pulang Pisau secara khusus dan Kalimantan Tengah (Kalteng) secara umum.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Pulang Pisau H Ahmad Rifa’i dalam Rapat Evaluasi Penanggulangan Karhutla Provinsi Kalteng yang dipimpin Gubernur H Agustiar Sabran di Pos Lapangan Karhutla Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Jumat (11/9/2026) lalu.

Saat itu, Bupati Ahmad Rifa’i memberikan apresiasi atas dukungan intensif Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jajaran TNI dan Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi dan kabupaten, serta unsur kehutanan yang bahu-membahu di lapangan.

Menurut dia, kerja bersama tersebut terbukti efektif dalam memadamkan dan mengendalikan ancaman karhutla di Kabupaten Pulang Pisau, khususnya kawasan rawan di Desa Tumbang Nusa.

“Penanganan karhutla memerlukan sinergi seluruh pihak karena tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Tidak ada superman. Yang ada adalah super team,” ungkap Ahmad Rifa’i menekankan pentingnya kolaborasi.

Menanggapi keberhasilan penanganan di lapangan, Kepala BNPB Letjen TNI Dr Suharyanto mendorong Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk segera menyusun skema antisipasi jangka panjang guna menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2027. “Kami dari BNPB meminta daerah mengusulkan pembangunan titik-titik ketersediaan air, seperti sumur bor dan embung di lokasi rawan bencana,” kata Suharyanto dalam rapat tersebut.

“Penyediaan sarana infrastruktur air sejak dini dinilai menjadi kunci utama agar percepatan penanganan pemadaman darat dapat berjalan lebih efektif dan responsif di masa mendatang, ” pungkasnya. (ung/ens)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *