PALANGKA RAYA – Harga pertalite eceran hingga Rp 18 ribu per liter menjadi dampak lain dari panjangnya antrean di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya. Kondisi ini membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar saat membutuhkan BBM dalam waktu cepat.
Harga pertalite di tingkat eceran disebut berada di kisaran Rp 14 ribu hingga Rp 18 ribu per liter. Padahal harga pertalite di SPBU jauh lebih rendah. Selisih harga tersebut membuat warga berada dalam posisi sulit. Terutama ketika tidak memiliki waktu untuk antre panjang.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya Hatir Sata Tarigan menilai, kondisi tersebut harus segera dievaluasi pemerintah bersama pihak terkait. Menurutnya, persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan antrean, tetapi juga menyangkut ketersediaan dan kelancaran distribusi.
“Persoalan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari panjangnya antrean kendaraan di SPBU. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan BBM, khususnya BBM bersubsidi yang menjadi kebutuhan masyarakat, benar-benar dapat diakses secara wajar,” ucapnya, Jumat (11/9/2026).
Ia mengingatkan, masyarakat jangan sampai sudah menghabiskan waktu untuk mengantre, tetapi BBM yang dibutuhkan justru tidak tersedia. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, masyarakat akan menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Keberadaan sejumlah SPBU yang beroperasi selama 24 jam sebagai upaya mengurai antrean perlu dievaluasi efektivitasnya. Operasional 24 jam harus benar-benar memberikan solusi bagi masyarakat, bukan sekadar memperpanjang waktu pelayanan tanpa menyelesaikan persoalan ketersediaan BBM bersubsidi,” katanya.
Menurut Hatir, kebijakan operasional SPBU selama 24 jam semestinya mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat. Jangan sampai waktu pelayanan diperpanjang, tetapi persoalan utama berupa ketersediaan BBM bersubsidi belum teratasi.
Selain itu, ia meminta pengawasan terhadap distribusi BBM diperketat. Penyaluran mulai dari titik pasokan hingga SPBU harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan. “Dalam hal ini juga meminta pengawasan terhadap distribusi BBM diperketat. Termasuk memastikan penyaluran dari titik pasokan hingga SPBU berjalan sesuai ketentuan,” lanjutnya.
Hatir menilai masyarakat seharusnya tidak dipaksa memilih antara menghabiskan waktu berjam-jam di antrean atau membeli BBM eceran dengan harga jauh lebih mahal. “Masyarakat jangan sampai dibuat dalam posisi sulit seperti ini. Kalau antre di SPBU terlalu lama, mereka akhirnya membeli eceran dengan harga yang lebih tinggi. Ini tentu menjadi beban tambahan bagi masyarakat,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan dampak persoalan BBM berpotensi merembet ke sektor lain, termasuk harga kebutuhan pokok. Sebab, distribusi pangan sangat bergantung pada kelancaran transportasi. (ifa)
